Kecurigaan tentang praktik keuangan yang tidak transparan ini semakin menguat dengan adanya laporan dugaan pungutan liar dan korupsi yang melibatkan Ruksamin dan adiknya Ikbar, Ketua DPRD Konawe Utara.
Kelompok Rumpun Muda Nusantara (RMN) pernah menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung, menuntut agar kedua pejabat ini diperiksa terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan website profil desa yang merugikan negara hingga Rp5,6 miliar.
Program pengadaan website profil desa pada 2017-2018 diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum terkait untuk melakukan pungutan liar, dengan biaya yang dibebankan kepada desa-desa di Konawe Utara yang tidak pernah menerima layanan tersebut.
Hal ini menambah daftar panjang masalah keuangan yang melibatkan Ruksamin, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang mungkin juga berkaitan dengan pembiayaan kampanye politiknya.
4. Menuntut Transparansi dan Penegakan Hukum
Kepada pihak berwenang, terutama KPU, Yusri berharap untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait sumber dana kampanye pasangan Ruksamin dan LM Sjafei Kahar.
"Transparansi dalam pengelolaan dana kampanye adalah kunci untuk menjaga integritas dalam proses demokrasi," pungkasnya. (*)
