Menteri PU Dody Hanggodo Tegaskan Komitmen Swasembada Pangan dan Dukung Produktivitas Petani Tanpa Impor Beras

fin.co.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menanggapi kekhawatiran yang berkembang di kalangan petani Indonesia terkait potensi impor beras oleh pemerintah di tengah meningkatnya produksi padi domestik.

Dody menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras, dan lebih memilih untuk fokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian di tanah air.

Kondisi Global dan Ketidakpastian Pangan

Saat meninjau proyek irigasi sekunder di Subang, Sabtu, 14 Desember 2024 kemarin, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor pangan.

Salah satu alasan utama di balik penolakan impor beras, menurut Dody, adalah kondisi global yang saat ini sedang tidak stabil, dengan banyak negara penghasil beras memilih untuk menahan stok mereka untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini sedang tidak baik. Banyak negara penghasil beras yang lebih memilih untuk menahan stok mereka demi kebutuhan pangan dalam negeri. Indonesia, seperti banyak negara Asia lainnya, sangat bergantung pada nasi sebagai sumber pangan utama. Jika beras kita kekurangan, pasti akan ada kegaduhan besar di tanah air. Itu sebabnya Presiden menekankan pentingnya swasembada pangan dan mempercepat upaya tersebut,” jelas Dody.

Dody mengingatkan bahwa Indonesia harus siap menghadapinya jika dunia menghadapi kekurangan pangan, mengingat banyak negara penghasil beras besar seperti India dan Thailand yang memilih untuk tidak mengekspor beras ke luar negeri demi kebutuhan mereka sendiri.

Swasembada Pangan: Target 2028 Masih Relevan

Menteri PU juga menegaskan bahwa Presiden Indonesia, sejak awal menjabat, sudah mencanangkan target swasembada pangan pada tahun 2028. Meski situasi dunia semakin buruk dan ketidakpastian pangan meningkat, pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai target tersebut dengan memperkuat sektor pertanian dalam negeri.

“Pak Presiden memang menargetkan swasembada pangan pada tahun 2028. Meskipun kondisi dunia semakin memburuk, kami tetap berfokus pada bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian domestik, terutama beras, tanpa harus mengandalkan impor. Tentunya, untuk mencapainya, kami perlu mengoptimalkan semua potensi yang ada, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian,” ujar Dody.

Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pertanian

Saluran irigasi sekunder di Subang, yang telah selesai direhabilitasi dan modernisasi oleh Kementerian PU. (Dok Birkompu)

Dody mengungkapkan bahwa pemerintah telah dan akan terus memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung untuk sektor pertanian, terutama dalam hal irigasi dan jaringan jalan pertanian. Menurutnya, perbaikan infrastruktur ini merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani Indonesia.

“Kami terus berupaya untuk memperbaiki sistem irigasi dan infrastruktur jalan di daerah-daerah penghasil pangan. Dengan adanya perbaikan irigasi, petani bisa mendapatkan pasokan air yang lebih teratur, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil panen mereka. Begitu juga dengan perbaikan jalan, yang mempermudah petani dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka ke pasar dengan biaya yang lebih rendah,” jelas Dody.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dukungan terhadap petani melalui peningkatan kualitas infrastruktur adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Dengan perbaikan ini, pemerintah berharap produksi beras di dalam negeri bisa meningkat, dan ketergantungan pada impor beras bisa dikurangi secara signifikan.