fin.co.id - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik respons pemerintah yang ingin melakukan mediasi terkait kisruh dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Agung yang terpilih hasil Munas tandingan itu telah melaporkan ke Kementerian Hukum pada Senin 9 Desember 2024.
"Saya juga mendengar pernyataan dari pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum, bahwa pemerintah sangat konsen terhadap masalah yang terjadi kekisruhan di PMI. Lalu mengambil langkah-langkah mediasi, kami sangat berterima kasih dan sangat bersedia. Tentu saja langkah-langkah yang dilakukan secara komperhensif akan dilihat apakah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sebagainya," katanya kepada Disway Group, Sabtu 14 Desember 2024.
Menurutnya, keabsahan itu penting untuk menjalankan roda organisasi. Karena, kata dia, AD/ART juga menjadi salah satuan acuannya untuk menjalankan roda organisasi ke depan.
"Sehingga keabsahan Munas itu sendiri akan menjadi hal penting. Secara dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi acuan kami dan semua pihak," ungkapnya.
"Misalnya soal apakah perubahan AD dan RT atau tidak, apakah ada pemilihan ketua umum atau tidak dan sebagainya. Silahkan pemerintah punya inisiatif untuk melakukan mediasi, barangkali kalau nanti tiba pada masalah pemilihan siapa ketua umumnya, itu menjadi salah satu point krusial," tuturnya.
Menurutnya, hasil itu tentu harus adil dan berlandaskan aturan AD/ART. Walaupun harus pemilihan ulang, kata dia, dirinya siap menjalankan apa pun hasil mediasi nanti untuk melawan Jusuf Kalla (JK).
"Kalau bagi saya, yang penting adalah fair dan berdasarkan AD atau ART dan saya mengusulkan kalau itu terjadi apabila itu terjadi adalah pilih ulang, dengan pemilihan ulang itu mencari suara terbanyak, saya ikhlas," pungkasnya.
Baca Juga
"Kalau suara saya tidak banyak, saya harus mengakui, kalau suara saya banyak ya harus diakui. Dengan catatan dilakukan itu pesertanya sama dengan yang kemarin, tidak ada perubahan. Tidak ada penggantian," lanjutnya.
Diterangkannya, lebih baik dilakukan pemilihan ulang Ketua Umum PMI. "Saya kira yang terbaik adalah pilih ulang, khusus ketua umum dan yang terbanyak itu yang menang," terangnya.
Dituturkannya, pihaknya ingin cepat selesai terkait kisruh tersebut sehingga bisa melanjutkan program kemanusiaan tanpa hambatan. "Itu respon kami, kami sambut baik. Kami juga ingin cepat selesai, supaya tugas kemanusiaan tidak terganggu, seperti unit donor darah, kemudian terkait korban bencana," tuturnya.
"Sehingga semua bisa terima dengan ikhlas, jangan ditukan-tukangi lagi. Disaksikan semua anggota. Kalau bisa Minggu depan juga selesai." tandasnya.
(Raf)
