Ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, karena e-Katalog memastikan harga yang kompetitif dan proses yang lebih terbuka, meminimalkan potensi intervensi manusia dalam pengadaan. "Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi," ujar Luhut.
Keempat, sistem ini membuka peluang bagi lebih banyak penyedia untuk berpartisipasi, termasuk UMKM, yang kini bisa lebih mudah mengakses proses pengadaan tanpa terhalang oleh birokrasi atau lokasi.
Dalam hal ini, Luhut menyebutkan bahwa lebih dari 13 ribu penyedia sudah bergabung dalam e-Katalog Indonesia, menciptakan peluang besar bagi pelaku UMKM.
Kelima, optimalisasi anggaran melalui analisa data yang lebih akurat dan strategis. Sistem digital ini membantu pemerintah merancang pengeluaran yang lebih efisien dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen Untuk Pemerintahan yang Efektif dan Transparan
Peluncuran e-Katalog versi 6.0 merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Dengan semakin banyaknya sistem digital yang diterapkan, pemerintah berharap dapat memperbaiki pengelolaan anggaran, memerangi korupsi, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang langsung mendukung kesejahteraan rakyat.Prabowo dan Luhut berharap, melalui penguatan sistem p
engadaan barang dan jasa serta pengelolaan APBN yang lebih hati-hati, pemerintah dapat terus berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat Indonesia. (Bianca/DSW)
