fin.co.id - Pertemuan antara Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu memicu gelombang spekulasi politik yang semakin panas.
Banyak yang bertanya, apakah ini sekadar silaturahmi antar tokoh bangsa, ataukah ada agenda tersembunyi yang berhubungan dengan Pilkada Jakarta yang baru saja berlangsung?
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang mendapat dukungan dari KIM Plus, mengalami kekalahan dalam pemilihan tersebut.
Namun, pertemuan dua tokoh besar Indonesia yang saling berhubungan dengan Pilpres 2024 ini jelas menarik perhatian publik, khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam kancah politik Jakarta.
Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RIDO, mencoba meredakan spekulasi tersebut dengan menyatakan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo hanyalah bagian dari silaturahmi antar tokoh bangsa, tanpa ada kaitannya dengan politik Pilkada Jakarta.
“Ya, sejauh yang saya tahu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan biasa bertemu bersilaturahmi,” katanya di DPD Golkar Jakarta pada Minggu, 8 Desember 2024.
Namun, meski mengesampingkan keterkaitan langsung dengan Pilkada Jakarta, Riza mengaku belum mendapatkan informasi terkait apakah pertemuan tersebut membahas hasil rekapitulasi suara atau bahkan potensi gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga
"Saya kira pasti kedua tokoh bangsa ini pasti membahas kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat," lanjut Riza, yang tampaknya lebih memilih untuk mengalihkan fokus dari spekulasi politik yang berkembang.
Namun, di sisi lain, kegelisahan tim pemenangan RIDO semakin terasa. Koordinator Tim Pemenangan, Ramdan Alamsyah, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mempersiapkan gugatan untuk diajukan ke MK dalam waktu dekat.
"Dalam 3 hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi," ungkap Ramdan pada konferensi pers di DPD Golkar Jakarta.
Pernyataan Ramdan ini menunjukkan bahwa tim RIDO tidak tinggal diam. Mereka memandang langkah hukum ini bukan untuk menggagalkan kemenangan pihak lain, tetapi untuk memastikan bahwa proses demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pilgub dihargai dan dijalankan dengan adil.
Tim RIDO bahkan sudah melakukan konsultasi dengan berbagai ahli untuk mempersiapkan laporan yang akan diajukan ke MK, berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Bagi banyak pihak, pertemuan Jokowi dan Prabowo tetap meninggalkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar silaturahmi antar tokoh yang menjaga hubungan baik, ataukah ada manuver politik di baliknya yang mengarah pada Pilkada Jakarta?
Dan apakah langkah hukum yang akan diambil oleh tim RIDO ini akan mengubah jalannya proses demokrasi di Ibu Kota? Hanya waktu yang akan menjawab.
Namun, satu hal yang pasti: Pilkada Jakarta tidak hanya menjadi panggung bagi calon gubernur, tetapi juga bagi manuver politik yang penuh dengan intrik. (Fajar/DSW)
