Trump Ancam Negara-negara Anggota BRICS, Bhima Yudhistira: Indonesia Harus Extra Hati-hati

fin.co.id - Presiden Amerika terpilih Donald Trump mengancam negara-negara anggota BRICS.

Ancaman tersebut berupa mengenakan tarif impor 100 persen bila mereka (BRICS) tetap berniat membuat mata uang sendiri untuk menggantikan mata uang dolar AS.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut Trump hanya berkedok ancam BRICS karena ingin mengeluarkan mata uang baru.

Padahal alasan utama nya untuk melakukan proteksi perlindungan pasar dalam negeri AS.

Baca Juga

• IATPI dan Politeknik PU Tandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan
• Awal 2025, Pekerja Masih Dihantui Gelombang PHK

"Jelas gertakan Trump ini melebihi masalah mata uang baru dibawah kendali BRICS. Negara-negara anggota BRICS merupakan negara penyumbang defisit perdagangan dengan AS," kata Bhima kepada Disway, dikutip fin Rabu 4 Desember 2024.

"Wajar Trump bersikap kritis terhadap BRICS, dan menjadikan mata uang sebagai alasan utama," tambahnya.

Padahal secara praktik kata Bhima, pembuatan mata uang bersama bukan hal mudah.

Struktur ekonomi negara BRICS berbeda, neraca pembayaran juga berbeda, belum soal cadangan devisa nya.

Ia mencontohkan seperti China dan India yang masing-masing memiliki cadangan devisa sebesar USD3.316 triliun dan USD700 miliar.

Baca Juga

• Buka Akses Keuangan ke Masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan “Impact on Financial Industry Leadership”
• BRI Apresiasi Keberhasilan Pegadaian Mendapat Izin Usaha Bullion, Optimistis Holding Ultra Mikro Dapat Mengakselerasi Inklusi Keuangan

Sementara Indonesia cadangan devisa nya USD151,2 miliar. Jika cadangan devisa masing-masing anggota BRICS terpaut jauh, sulit wujudkan mata uang bersama.

"Selain itu rasio utang China tercatat 287,8 persen sementara Indonesia 38,6 persen. Kalau terlalu lebar disparitas kekuatan moneter dan fiskal nya, mata uang bersama BRICS akan berisiko memicu inflasi di Indonesia," tutur Bhima.

"Ya paling mungkin adalah Local Currency Settlement (LCS) atau transaksi bilateral antara yuan dengan rupiah yang saat ini ada diperbesar volume nya. Sekedar itu tidak lebih," tambahnya.

Ketergantungan dollar AS sambung Bhima masih akan mendominasi dalam jangka panjang.

Saat ini 66 persen transaksi internasional masih gunakan dollar AS. Bahkan yuan sendiri hanya 2,5 persen dari total mata uang yang digunakan untuk transaksi global.

"Indonesia yang sudah terlanjur bergabung di BRICS harus extra hati-hati bahwa Indonesia yang berharap akan mendapat fasilitas khusus di era perang dagang AS-China, maupun relokasi industri bisa jadi pupus harapan itu," tandas Bhima.