7 Fraksi di Komisi III DPR Tak Setuju Polri di Bawah Kemendagri

fin.co.id - 02/12/2024, 16:20 WIB

7 Fraksi di Komisi III DPR Tak Setuju Polri di Bawah Kemendagri

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Ani/Disway Group

fin.co.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, ada tujuh dari delapan fraksi di komisinya yang tidak sepakat dengan wacana Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

"Teman-teman sudah fix ya, sudah mayoritas fraksi yang di Komisi III menyampaikan, 7 dari 8 fraksi mengatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 2 Desember 2024.

Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini tidak menjelaskan fraksi dari partai mana saja yang menolak dan menerima usulan tersebut.

Sebelumnya, PDIP mengusulkan agar Polri kembali di bawah kendali panglima TNI. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus usai melihat adanya oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

"Kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 28 November 2024.

Dia mengatakan, nantinya tugas polisi selain hanya mengatur lalu lintas, juga berpatroli keliling rumah masyarakat.

"Tugas polisi, mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak," kata Deddy.

Sementara itu, bagian reserse bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan sampai ke pengadilan.

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," katanya.

Dia pun menyoroti kasus yang akhir-akhir ini terjadi. Di antaranya kasus polisi tembak polisi.

"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi Kepolisian," jelas Deddy.

Anggota DPR ini menjelaskan, dalam Pilkada ini, pihaknya telah menemukan adanya cawe-cawe oleh anggota Bhayangkara ini. Bahkan, kata dia, keterlibatan aparat di Pilkada ini sudah menjadi perbincangan di Komisi II dan III DPR RI.

"Di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami PDI Perjuangan terus terang nih," bebernya.

(Ani)

Mihardi
Penulis