Sekjen PDIP Bilang Partai Cokelat Ikut Bermain, Super Power dan Punya Aliansi Kekuasaan Sang Raja, Polisi yang Dimaksud?

"Saya masih ingat ketika Anies Baswedan dikriminalisasi. Itu Pak Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung," tegas.

Menurut Hasto, seorang Jokowi itu sering main belakang. Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang sikapnya ksatria.

"Kerusakan hukum itu by desain. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firli (mantan Ketua KPK Firli Bahuri), kemudian dengan Pak Sigit Listyo (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo-Kapolri) terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by desain," terangnya.

Awalnya, lanjut Hasto, semuanya sudah selesai setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu.

"Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan saya diancam. Informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Ketika urusan seperti ini dikejar saya melawan.

Hasto menegaskan dirinya tidak takut dengan adanya ancaman seperti itu. Karenanya dia dengan tegas akan membongkar informasi yang diketahuinya.

"Mosok menghadapi ancaman saja takut. Saya bongkar. Saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi," urainya.

Saat Akbar Faizal menanyakan apakah Hasto sadar betul atas konsekuensi dari ucapannya itu, dengan tegas dijawab," Oh iya saya sadar betul. Saya menyongsong badai," tukasnya.

Hasto menyatakan sama sekali tidak gentar. Alasannya, sebagai murid Bung Karno dirinya tidak bisa membiarkan kekuasaan dikuasai oleh ambisi seorang raja.

"Yang oleh dokter Sukidi dikatakan punya karakter seperti Hitler. Gemar berbohong seperti Pinokio. Kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Karena republik ini dibangun dengan moral force," jelas Hasto.

Bahkan Hasto menyatakan jika setelah ini ada kader-kader dari PDI Perjuangan yang terkena urusan hukum, maka itu adalah kriminalisasi sebagai bentuk konsekuensi dari wawancaranya di Podcast Akbar Faizal Uncensored ini.

"Prof Ikrar Bakti mengatakan republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri dari 5 orang. Pak Jokowi ini seperti melakuan DeSoekarnoisasi jilid 2," tutupnya.

Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau dicoba untuk ditenggelamkan bersama dengan PDI Perjuangan. Tetapi, lanjutnya, Jokowi lupa bahwa PDIP adalah partai yang sah.

Untuk wawancara selengkapnya Klik Videonya di bawah ini: