Pemerintah Siapkan Infrastruktur Dasar untuk Hunian Sementara Terdampak Erupsi Lewotobi
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa infrastrukturnya tidak hanya mencakup tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan dasar lainnya
fin.co.id - Setelah bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memaksa ribuan warga mengungsi, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengungsi dengan mempersiapkan hunian sementara (huntara) yang layak.
Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berperan penting dalam penyediaan infrastruktur dasar yang akan mendukung pembangunan huntara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa infrastrukturnya tidak hanya mencakup tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, sistem pengelolaan sampah, dan akses jalan yang memadai.
Baca Juga
Semua ini menjadi perhatian utama mengingat kondisi di lokasi bencana yang memerlukan upaya sinergis antara kementerian dan lembaga terkait.
"Kami harus menyediakan infrastruktur dasar seperti air minum, pengelolaan sampah, jalan, dan sebagainya. Ini bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, tetapi kita harus bersinergi antar kementerian untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi,"** ujar DianaSemarang, Jawa Tengah., di sela-sela tinjauan Rest Area KM 456 Tol Semarang-Solo, Rabu, 20 November 2024.
Persiapan Infrastruktur Seiring Masuknya Musim Hujan
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti (FIN/Sigit Nugroho)
Diana menambahkan bahwa pembangunan huntara sangat mendesak mengingat musim penghujan sudah di ambang pintu.
Pemerintah pusat dan daerah tidak ingin ada penundaan dalam proses pembangunan, mengingat kondisi cuaca yang bisa memperburuk keadaan pengungsi di lapangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga sudah memberikan peringatan terkait intensitas hujan yang diperkirakan akan meningkat di wilayah tersebut.
Sebagai langkah pertama, pihak Kementerian PU dan BNPB telah memetakan lokasi yang akan dijadikan area pembangunan huntara, dengan mempertimbangkan potensi bencana alam lainnya, terutama terkait dengan aktivitas vulkanik yang masih berlangsung di Gunung Lewotobi.
Meski begitu, Diana menegaskan bahwa pemerintah memastikan kawasan yang dipilih untuk huntara aman bagi pengungsi.
Baca Juga
Percepatan Pembangunan Huntara: Prioritas Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam kesempatan yang berbeda mengungkapkan bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan hunian sementara ini karena dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi musim hujan yang dapat memperburuk kondisi pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat.
Selain itu, dengan liburan Natal yang semakin dekat, proses percepatan pembangunan menjadi sangat penting agar pengungsi dapat merasakan kenyamanan dan perlindungan yang lebih baik.
"Kita harus segera membangun huntara, karena risiko musim hujan akan datang. BNPB sudah memulai proses pembangunan dan kami memastikan bahwa bantuan akan terus mengalir kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkap Pratikno dilansir Antara.
Data terbaru dari BNPB menunjukkan bahwa jumlah pengungsi yang terpusat kini telah menurun menjadi sekitar 5.117 jiwa, sementara 6.000 lebih pengungsi lainnya memilih untuk mengungsi secara mandiri ke rumah sanak saudara atau kerabat di sekitar wilayah tersebut.
Proses Relokasi dan Rencana Pembangunan Hunian Tetap
Baca Juga
Selain mempercepat pembangunan huntara, pemerintah juga tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk relokasi pengungsi secara mandiri, renovasi rumah yang rusak, serta persiapan untuk pembangunan hunian tetap yang akan menjadi solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak erupsi.
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pemetaan mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat untuk hunian tetap. Nantinya, pembangunan hunian tetap ini tidak akan terpusat di satu wilayah, tetapi tersebar di beberapa lokasi yang aman dan terjangkau oleh warga terdampak.
"Kami pastikan proses pendataan akan melibatkan warga yang terdampak secara langsung. Proses ini akan berlangsung transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari mereka, sehingga mereka merasa ikut terlibat dalam keputusan yang diambil," ujar Pratikno.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemulihan
Pemerintah menegaskan bahwa dalam setiap langkah pemulihan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting. Bukan hanya dalam hal pendataan, tetapi juga dalam proses pembangunan hunian tetap dan pengelolaan sumber daya lokal, seperti pemanfaatan UMKM setempat dalam menyediakan material bangunan dan kebutuhan sehari-hari untuk para pengungsi.
"Kami berharap pembangunan huntara ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar melalui pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut," tambah Diana Kusumastuti.
Keamanan dan Kesiapsiagaan Pasca-Erupsi
Sementara itu, meskipun aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki masih terus berlangsung, pihak berwenang memastikan bahwa tidak ada peningkatan aktivitas yang signifikan.
Area zona bahaya telah dipersempit, dan layanan pengungsian tetap terjaga dengan ketat. Keamanan pengungsi menjadi prioritas utama di tengah proses pemulihan ini.
Dengan langkah-langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah, diharapkan pemulihan pasca-bencana erupsi Gunung Lewotobi dapat berjalan lancar, dengan kesejahteraan dan keselamatan pengungsi yang menjadi prioritas utama.
Namun, tantangan terbesar tetap ada: memastikan agar pembangunan huntara dan hunian tetap berjalan sesuai rencana, tanpa mengabaikan kualitas infrastruktur dan perlindungan jangka panjang bagi warga yang terdampak bencana. (*)