Kementerian PU Capai 91,72 Persen Akses Air Minum Layak, NUWSP Dorong Pencapaian 100 Persen di 2024

fin.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya terpenting adalah melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP), yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia dan telah berhasil memberikan dampak signifikan, terutama di wilayah perkotaan.

Pada tahun 2023, akses air minum layak di Indonesia telah mencapai angka 91,72 persen, hampir mendekati target 100 persen yang ditetapkan pada akhir 2024.

Program NUWSP juga turut andil dalam mendorong peningkatan penyediaan air minum perpipaan, yang tercatat sebesar 19,76 persen pada 2023, meskipun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 30,45 persen.

Pencapaian ini disampaikan oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, pada acara penutupan pinjaman NUWSP di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

“Melalui NUWSP, kami berupaya untuk tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga memastikan prinsip 4K, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan dalam penyediaan air minum. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Ke-6 yang bertujuan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat,” ujar Diana Kusumastuti.

Selain fokus pada pencapaian kuantitatif, Kementerian PU juga menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat Indonesia.

Penyediaan air minum yang layak, kata Diana, bukan hanya tentang mencapainya angka-angka, tetapi juga tentang meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

NUWSP juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan finansial daerah dalam pengelolaan air minum. Program ini mendorong 59 pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum.

Hingga saat ini, sebanyak 21 daerah telah memanfaatkan pembiayaan non-publik untuk membangun infrastruktur air minum, dan 78 BUMD telah mencapai full cost recovery, yang mencerminkan keberlanjutan finansial dalam pengelolaan air minum.

Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pengelolaan air minum tidak bisa hanya menjadi tugas Kementerian PU. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan ini. Selain itu, kita harus beralih dari pemanfaatan air tanah yang berisiko menyebabkan penurunan tanah, menuju pemanfaatan air permukaan yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kolaborasi, Kementerian PU bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menciptakan kerangka pembangunan air minum perkotaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Hal ini juga tercermin dalam kesepakatan pinjaman NUWSP yang ditandatangani pada Agustus 2018.

Salah satu daerah yang merasakan langsung manfaat dari program NUWSP adalah Dumai.