"BPN harus menjadi lembaga yang hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai birokrasi yang mengeluarkan dokumen, tetapi sebagai lembaga yang aktif mencari solusi dan menciptakan transparansi serta keadilan dalam pengelolaan pertanahan," ujar Ossy.
Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPN di daerah menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program-program pertanahan nasional, termasuk percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa, dan pemetaan aset tanah negara yang belum terdata secara baik.
Semua ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses atas tanah yang adil dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan arahan yang jelas dari Menteri Nusron Wahid, seluruh Kepala Kanwil BPN diharapkan dapat lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat, serta lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di wilayahnya.
Melalui kolaborasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menjadi solusi atas berbagai persoalan terkait pertanahan di Indonesia. (*)
