fin.co.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuat layanan 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres yang dimulai sejak Senin 11 November 2024. Masyarakat bisa langsung membuat aduan masalah di Istana, kecuali adua yang objeknya peradilan.
Tokoh oposisi, Muhammad Said Didu menilai, layana yang diinisiasi Wapres Gibran itu sebagai langkah mundur 36 tahun.
"Pengaduan masyarakat seperti ini sudah dimulai tahun 1988, wakil Presiden Soedharmono sudah membuat hal yang sama dengan Kotak Pos 5.000" ujar Said Didu di X, dikutip pada Kamis 14 November 2024.
Didu menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah membuat layanan yang sama dengan cara SMS ke nono 9949.
Baca Juga
- Polisi Sebut Ria Agustina Buka Praktik Hilangkan Bopeng di Kamar Hotel
- Christina Megawe Narapidana Pembunuh Bocah Angelina Pada Tahun 2015 Silam Kini Meninggal Dunia
"Presiden SBY melakukan hal yang sama dengan Kotak Pos dan SMS 9949. Keduanya dilakukan lewat alat komunikasi - bukan datang secara langsung - Wapres Fufufa buat program yang sudah ditinggalkan 36 tahun lalu" tulis Said Didu.
Menurutnya, program itu tidak efektif dan memboroskan anggaran. Sebab negara sudah menyiapkan perangkat dan aparat untuk menampung laporan masyarakat di setiap Kecamatan Kabupaten dan Kota.
"Sekitar 10.000 Kantor dan dilayani oleh sekitar 250.000 pegawai yang tersebar di 7.288 Kecamatan, 514 Kabupaten/Kota, dan 38 Provinsi - kenapa harus disatukan dan dilaksanakan langsung oleh Wapres" kata Said Didu.
Dia menilai, Gibran tidak bisa memimpin. Dia juga menyebut program itu hanya pencitraan.
"Program Gimmick dan Pencitraan. ini dilakukan untuk pencitraan diri karena kondisi rakyat hasil kerja mantan Presiden Jokowi: (1) IQ rata-rata pendidikan 78 - sedikit di atas orang utan dan setara dengan Timur Leste, (2) sekitar 60 % pendidikan rakyat hanya sampai SD, (3) penduduk miskin dan hampir miskin sktr 25 juta, (4) kecanduan bansos dan sogokan politik, (5) pecandu pinjol judol, dan narkoba, (6) penikmat tik-tok, Instagram dan medsos lain. Masyarakat seperti ini akan menyukai Gimmick dan Pencitraan" tulis eks Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Baca Juga
- Budayawan Sudjiwo Tejo Mendadak Minta Maaf Sudah Suudzon, Sebut Miftah Seorang Wali
- PBNU Ingatkan Ketum GP Ansor yang Terkesan Membela Miftah: Kalau Salah Tetap Salah!
Lebih lanjut, dia menilai, layana Lapor Mas Wapres adalah program oligarki untuk melanggengkan kekuasaan DINASTI JOKOWI.
"Program ini ditujukan utk meredup sinar Presiden Prabowo di depan rakyat mayoritas kelas bawah sehingga seakan sebagian besar rakyat seakan butuh keberlanjutan dinasti Joko Widodo." katanya.
"Oligarki sangat berkeinginan melanjutkan pemerintahan BONEKA mereka lewat keberlanjutan DINASTI JOKO WIDODO" pungkasnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan layanan Lapor Mas Wapres merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres (idenya)," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Meski tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan Prabowo tetap mendukung layanan tersebut. Dia mengatakan layanan itu menjadi bentuk komitmen bersama-sama di pemerintahan Prabowo
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
