fin.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa penerapan skema pembiayaan (scheme financing) dapat membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak huni dan terjangkau.
Hal ini disampaikan Erick dalam acara di Jakarta, Kamis, 7 November 2024, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan.
Menurut Erick, skema pembiayaan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh rumah dengan cicilan yang lebih ringan.
Salah satu terobosan utama adalah perpanjangan tenor kredit dari yang sebelumnya hanya 15 tahun menjadi 30 tahun, yang akan membuat cicilan lebih terjangkau.
Baca Juga
- Kejagung Percepat Penyidikan Kasus Korupsi Impor Gula: Tom Lembong Terancam Dituntut, Kerugian Negara Dituding Mencapai Triliunan
- Telkom dan NeutraDC Latih UMKM Bali, Semakin Cuan dengan AI
"Tujuan dari scheme financing ini adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki anggaran terbatas, sehingga dengan tenor yang lebih panjang, cicilannya menjadi jauh lebih ramah," jelas Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
"Skema ini tidak hanya diperuntukkan bagi rumah rakyat, tetapi juga untuk rumah kelas menengah maupun segmen lainnya." sambungnya lagi.
Erick menambahkan bahwa skema ini akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di sektor perumahan. Dengan cicilan yang lebih panjang, diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membeli rumah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.
Menurut Maruarar, penanganan backlog perumahan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat, maupun sektor swasta.
Baca Juga
- Hattrick! Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Dinobatkan Jadi CEO Of The Year 2024
- Jelang Periode Nataru, BRI Siapkan Uang Tunai Rp24,6 Triliun
"Saya merasa semangat baru karena dua minggu ini lebih Pak Erick saya belanja masalah dan belanja dukungan. Ini bukan pekerjaan sendirian, ini keberhasilan bersama," ujar Maruarar. "Seperti kata Presiden RI, Prabowo Subianto, ini adalah super tim yang berhasil bersama."
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa backlog perumahan di Indonesia telah mengalami penurunan. Pada 2023, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah berkurang dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
Sementara itu, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga turun dari 29,4 juta pada 2020 menjadi 26,9 juta pada tahun ini.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama mereka yang bekerja di sektor informal, sehingga dapat mengakses program perumahan yang lebih baik di masa depan. (*)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
