fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan sejumlah dokumen dari dua saksi terkait pengadaan bantuan sosial Presiden saat Covid-19 di Wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 6 November 2024.
"Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang diduga terkait perkara," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis 7 November 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dua saksi itu adalah Direktur PT Rajawali Agro Mas Michael Samantha dan Corporate Secretary PT Dwimukti Graha Elektrindo Nur Afny.
Sebelumnya, KPK memeriksa mantan biro umum Kemensos, Adi Wahyono. Ia diperiksa terkait perintah ploting kuota untuk perusahaan.
Saat ini sedang mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) yang dibagian Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bencana global COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Juru Bicara Tessa Mahardhika menyebutkan bahwa ada 6 juta paket bansos yang diduga di korupsi.
"Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket," ujar Tess di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat 5 Juli 2024.
Tessa mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengumumkan modus yang digunakan pelaku ketika melakukan korupsi.
Itu masih kita dalami, karena masuk materi penyidikan, jadi, belum bisa, ya," kata Tessa.
Adapun masus korupsi ini merugikan negara senilai Rp 250 miliar. Namun, akan ada kemungkinan penambahan kerugian negara dari proses perhitungan ini.
Pasalnya, KPK menyatakan bahwa total kerugian negara masih terus dihitung.
Adapun Bansos presiden yang saat ini diusut berisi sejumlah bahan pokok yang pernah di bagikan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
(Ayu)
