fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024. Acara itu dihadiri 5.360 peserta pejabat pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan para pengambil keputusan di negara ini agar Indonesia dapat menjadi negara makmur dan kaya.
“Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Ini adalah momen yang sangat bermanfaat dan stratejik,” kata Prabowo di lokasi.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menggelar acara ini.
Baca Juga
- Ketua KPU: Calon Tunggal yang Kalah dengan Kotak Kosong Bisa Daftar Lagi di Pilkada 2025
- Kemenhub: Infrastruktur Transportasi Siap Hadapi Nataru 2024/2025
"Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif dari Mendagri sebagai penyelenggara rakornas ini. Saya sangat menghargai langkah ini,” ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Prabowo meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran dan efisiensi karena potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif.
"Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan," kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut.
Menurut Bima, Prabowo pun memerintahkan kepada seluruh aparat, TNI, Polri, dan semua, untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program, agar sampai kepada rakyat.
"Ada hal-hal yang seharusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang bisa ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua, untuk menyelamatkan uang negara," jelasnya.
Baca Juga
- Amankan Pasokan Listrik Saat Nataru, PLN UID Jatim Kerahkan 5.027 Personel
- KPK Ungkap 52 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, Siapa Saja?
Peserta yang hadir terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian/lembaga, jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur, jajaran KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, para Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, dan 98 walikota/bupati. Hadir pula para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
(Bia)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
