fin.co.id - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta baru saja mengguncang dunia peradilan dengan penahanan RP, seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam kasus korupsi yang melibatkan eksekusi sita uang sebesar Rp244,6 miliar terkait tanah milik PT. Pertamina.
Penangkapan ini menyoroti betapa dalamnya masalah korupsi yang merasuki lembaga hukum, yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan keadilan.
RP diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari terpidana AS untuk mempercepat proses eksekusi berdasarkan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 795.PK/PDT/2019.
Putusan ini memaksa PT. Pertamina membayar ganti rugi yang selangit kepada ahli waris pemilik tanah. Suap tersebut diduga disalurkan melalui saksi DR dalam bentuk cek, yang kemudian dicairkan dan diserahkan kepada RP secara bertahap, baik melalui transfer maupun tunai.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menegaskan, "Kejaksaan berkomitmen mengusut perkara ini hingga tuntas." Pernyataan ini mencerminkan upaya serius dari institusi hukum untuk membersihkan citra peradilan yang telah tercemar oleh tindakan koruptif.
Tindakan RP jelas melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf b dan Pasal 11. Ia kini mendekam di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu selama 20 hari ke depan, menunggu proses hukum selanjutnya.
Kasus ini bukan hanya menggambarkan satu tindakan individu, tetapi juga mencerminkan sistem peradilan yang sedang berjuang melawan korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat tergerus jika tindakan tegas tidak diambil.
Baca Juga
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berupaya untuk menegakkan integritas dan kepercayaan publik melalui pengusutan ini, namun tantangan besar masih dihadapi.
Sistem hukum yang bersih dan transparan merupakan syarat mutlak bagi keadilan di masyarakat. Korupsi dalam sistem peradilan tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Penangkapan RP adalah langkah awal, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus ini bukanlah kejadian terisolasi. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi korupsi. (*)
