Tantangan Ekonomi di Era Prabowo: Kebocoran APBN dan Oligarki dalam Kabinet

fin.co.id - Setelah resmi dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi yang serius, terutama terkait dengan kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai sekitar 40 persen.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri, memperingatkan bahwa angka kebocoran tersebut bisa berimplikasi besar terhadap kebijakan fiskal dan pemanfaatan anggaran di masa depan.

Kebocoran APBN yang Mencengangkan

Dalam diskusi bertajuk "Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran" yang diadakan secara daring pada 22 Oktober 2024, Didin mengungkapkan bahwa kebocoran APBN bisa mencapai Rp 1.100 triliun dari total anggaran sebesar Rp 2.802,3 triliun.

“APBN kita sudah dalam kondisi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan kreatif untuk menghindari kebocoran,” tegasnya.

Didin menyebutkan bahwa tantangan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut pengelolaan yang efektif dalam semua lini pemerintahan. “Presiden Prabowo akan menghadapi tantangan berat ini selama lima tahun ke depan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.

Potensi Oligarki dan Masalah Kewenangan di Kabinet

Tak hanya masalah anggaran, Didin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap susunan kabinet yang dipilih oleh Prabowo. Menurutnya, nama-nama yang ditunjuk berpotensi menimbulkan masalah kewenangan dan berkontribusi pada oligarki dalam pemerintahan.

“Kebangkitan oligarki ini bisa membahayakan proses pengambilan keputusan yang seharusnya lebih inklusif dan berbasis pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Didin mencatat bahwa kumpulan individu dalam kabinet tersebut merepresentasikan interaksi kekuasaan yang sudah ada sebelumnya, terutama dari kelompok yang mendukung Presiden Jokowi.

“Hal ini bisa mengganggu stabilitas politik dan menimbulkan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

Harapan akan Ahli di Tengah Politisi

Lebih lanjut, Didin menyoroti bahwa harapan untuk melihat sosok Menteri yang berasal dari kalangan ahli, dan bukan sekadar politisi, semakin memudar.

“Wajah kabinet ini sudah menghilangkan harapan akan adanya pendekatan yang lebih berbasis pada kompetensi teknis. Kita butuh pemimpin yang memiliki visi dan keahlian dalam mengatasi tantangan ekonomi, bukan hanya sekadar afiliasi politik,” kata Didin.

Menghadapi Masa Depan yang Menantang

Dengan tantangan kebocoran anggaran dan dinamika kekuasaan dalam kabinet, pemerintahan Prabowo harus menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Para ekonom di INDEF menyarankan agar pemerintah perlu segera mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

“Langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan APBN serta pemilihan pejabat yang berintegritas dan kompeten adalah kunci untuk memperbaiki kondisi ini,” tutup Didin.

Dengan latar belakang yang kompleks, keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam menangani isu-isu ini akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan. (DSW/Bianca)