fin.co.id - Viralnya undangan haul Hari Santri dan tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun yang menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memicu reaksi keras dari para pejabat publik.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya pemisahan antara kepentingan negara dan urusan pribadi di kalangan pejabat, menyusul kritik tajam dari Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD.
“Pejabat harus lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Saan pada Rabu, 23 Oktober 2024. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap insiden penggunaan kop surat kementerian untuk acara yang dianggap bersifat pribadi.
“Mana yang merupakan kepentingan tugas negara dan mana yang urusan pribadi? Ini harus dibedakan,” lanjutnya.
Baca Juga
- 2 Juta Orang Akan Lewat Terminal Penumpang Pelindo Saat Nataru 2024/2025
- KPK Periksa 9 Saksi Kasus Bandung Smart City, Eks Ketua DPRD Dicecar
Mahfud MD sebelumnya juga menyoroti penggunaan kop surat kementerian oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam mengundang kepala desa untuk menghadiri acara tersebut.
Dalam unggahannya di media sosial, Mahfud menyatakan, “Jika surat ini benar dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seharusnya diundang secara pribadi, bukan dengan kop kementerian.”
Menanggapi kritik ini, Yandri Susanto memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa acara haul tersebut tidak berkaitan dengan politik dan menegaskan bahwa ia tidak ingin acara tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
"Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik. Kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik," katanya saat memberikan penjelasan di Serang.
Yandri, yang merupakan Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengapresiasi kritik dari Mahfud. “Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi,” ucapnya.
Baca Juga
- Dalami Kasus Pengadaan Lahan di Rorotan, KPK Periksa 2 Saksi dari PricewaterhouseCoopers
- Penerapan PPN 12 Persen Sesuai UU, Prabowo: Kita Tetap Lindungi Rakyat Kecil
Kejadian ini membuka kembali diskusi tentang etika dan tanggung jawab pejabat publik dalam menggunakan posisi mereka.
Saan Mustopa memperingatkan agar pejabat di DPR dan pemerintahan lebih waspada dan cermat dalam menjalankan fungsi mereka, terutama dalam konteks publik dan urusan pribadi.
Dalam situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik sedang diuji, insiden ini menegaskan perlunya transparansi dan integritas dalam setiap langkah yang diambil oleh mereka yang berkuasa.
Diharapkan, ke depan, para pejabat dapat lebih bijak dalam memisahkan antara kepentingan negara dan urusan pribadi demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik. (DSW/ANI)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
