Menteri PKP Maruarar Sirait: Reformasi Radikal untuk Wujudkan 3 Juta Rumah!

fin.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Wakil Menteri Fahri Hamzah, menggelar rapat perdana internal yang menandai awal masa jabatan mereka di kementerian.

Dalam rapat ini, Maruarar menggarisbawahi pentingnya kerja sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan besar kementerian, yaitu membangun tiga juta rumah bagi masyarakat.

Fokus pada Keterbukaan dan Akuntabilitas

“Tolong bantu saya. Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel,” tegas Maruarar. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk menjadikan program perumahan lebih inklusif dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurutnya, keterlibatan semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan hunian yang layak bagi rakyat.

Pembagian Tugas yang Strategis

Dalam rapat tersebut, Maruarar menjelaskan rencana pembagian tugas dengan Fahri Hamzah. Dia akan mengurus hubungan eksternal dengan mitra kerja di bidang perumahan, sementara Fahri akan menangani urusan internal kementerian bersama Sekretaris Jenderal yang akan segera ditunjuk.

Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan setiap fungsi di kementerian berjalan dengan optimal.

“Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembagian sumber daya manusia dan sistem yang sudah ada,” tambah Maruarar, menunjukkan komitmennya untuk kolaborasi antar kementerian.

Penataan Kelembagaan dan Agenda Jangka Pendek

Maruarar juga menekankan pentingnya penataan kelembagaan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Ia berfokus pada pemetaan masalah yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda 100 hari kementerian.

“Kami siap melaksanakan amanah Presiden Prabowo untuk menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah,” ucapnya.

Regulasi yang Mempermudah Partisipasi

Wakil Menteri Fahri Hamzah menegaskan bahwa fokus mereka juga akan meliputi penyelesaian struktur organisasi dan Peraturan Presiden (Perpres) Kementerian PKP.

“Kami akan membuat peraturan yang mempermudah semua pihak berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah,” ungkapnya. Menurut Fahri, regulasi yang baik adalah landasan hukum yang kuat untuk mendukung pembangunan perumahan.

Tantangan dan Harapan

Kementerian PKP, yang saat ini beroperasi dari gedung milik Kementerian PUPR, menghadapi tantangan besar di depan. Dengan rencana ambisius untuk menyediakan tiga juta rumah, kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lain menjadi sangat vital.

Maruarar dan Fahri sepakat bahwa keberhasilan mereka dalam mendorong program perumahan ini akan menjadi indikator kesuksesan pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” tutup Maruarar. (DSW/Ayu Novita)