Pigai juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai tujuan ini, termasuk melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
“Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat,” katanya.
Dengan langkah-langkah konkret yang direncanakan, Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Natalius Pigai berambisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Ini menjadi harapan bagi banyak pihak, terutama dalam konteks tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan HAM di tanah air.
Terakhir, Pigai menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana setiap individu dapat merasakan manfaat dari hak-haknya. (DSW/FAJ)