fin.co.id — Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kuningan, Jakarta Selatan, Menteri HAM Natalius Pigai menguraikan target dan visi kementeriannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pigai menegaskan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama dalam agenda pemerintahan baru.
Komitmen Terhadap HAM
Dalam pernyataannya, Pigai menggarisbawahi bahwa cita-cita Presiden Prabowo adalah untuk membangun Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, perdamaian, dan toleransi.
“Ini bukan hanya retorika, tetapi komitmen nyata dari pemerintah untuk menghargai dan melindungi hak asasi setiap individu,” katanya kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.
Kementerian HAM, menurut Pigai, telah dibentuk sebagai lembaga tersendiri untuk menunjukkan keseriusan Presiden dalam menangani isu-isu HAM di Indonesia.
“Pembentukan kementerian HAM yang terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu bukti nyata perhatian presiden terhadap isu ini,” tambahnya.
Tanggung Jawab Kementerian HAM
Pigai menekankan bahwa peran Kementerian HAM bukan sekadar merumuskan dan mengawasi kebijakan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Baca Juga
“Kami tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan amanat konstitusi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menyatakan kewajiban pemerintah untuk menghormati dan melindungi HAM.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghormati hak asasi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak tersebut,” ujarnya.
Mewujudkan Perlindungan HAM
Dalam kerangka ini, Pigai menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan di seluruh lapisan masyarakat.
“Kementerian HAM harus menjadi motor penggerak dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia,” tegasnya.
Pigai juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai tujuan ini, termasuk melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
“Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat,” katanya.
Dengan langkah-langkah konkret yang direncanakan, Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Natalius Pigai berambisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
