fin.co.id - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengemukakan pendapat yang mengejutkan mengenai calon Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan Rakyat (PR).
Ia menegaskan bahwa kedua posisi penting tersebut sebaiknya tidak diisi oleh individu dari kalangan partai politik (parpol) maupun pengusaha.
Menurutnya, jabatan ini harus dipercayakan kepada mereka yang berasal dari internal kementerian, agar tidak terjadi kesalahan fatal yang merugikan masyarakat.
Nirwono menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap budaya kerja di kedua kementerian ini. Ia merujuk pada pengalaman pahit di era Presiden Abdurrahman Wahid, di mana pemimpin luar tidak mampu beradaptasi dengan budaya kerja yang ada, menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
"Kalangan luar seringkali terjebak dalam kepentingan politik dan bisnis, sehingga tidak fokus pada tugas utama kementerian," ujarnya, dikutip dari jawapos.com, Jumat, 18 Oktober 2024.
Menyusul isu calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran, beberapa nama mencuat, seperti Fahri Hamzah dari Partai Gelora dan Teuku Riefky Harsya dari Demokrat. Namun, penunjukan mereka menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen terhadap pelayanan publik dibandingkan dengan kepentingan politik pribadi.
Dalam konteks ini, Nirwono menekankan, “Kualitas dan kompetensi harus lebih diutamakan daripada sekadar loyalitas politik.”
Baca Juga
Menurutnya, sebelum pengumuman resmi pada 20 Oktober 2024 mendatang, ada baiknya jika para pemimpin mendengarkan suara kritis ini.
"Dengan posisi strategis seperti Menteri PU dan PR, Indonesia memerlukan pemimpin yang bukan hanya memiliki koneksi politik, tetapi juga dedikasi untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Jika tidak, risiko kegagalan seperti yang pernah terjadi di masa lalu dapat terulang kembali, dan masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya," pungkasnya.(*)
