fin.co.id - Presiden Terpilih Prabowo Subianto tengah memberikan pengarahan terhadap sejumlah calon menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga diminta tidak memilih menteri yang memiliki track record yang tidak baik karena akan mempengaruhi reputasinya.
"Masa iya, presiden terpilih ingin merendahkan reputasinya yang sedang bagus-bagusnya hanya untuk membela (menteri yang kurang baik) di kabinet," kata Pegiat Media Sosial Agustinus Edy Kristianto dalam keterangannya, Rabu 16 Oktober 2024.
Dia mengatakan, kasus investasi senilai Rp6,4 triliun cukup besar. Tapi, sambungnya, tidak diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jika kasus investasi Taspen sebesar Rp1 triliun di reksadana sedang diusut KPK, mengapa yang Rp6,4 triliun dibiarkan begitu saja?" katanya.
Ekonom Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, sebaiknya Prabowo tidak memilih menteri yang diduga terlibat kasus skandal keuangan.
"Sepertinya tidak layak jadi menteri di era Prabowo karena terlalu banyak PR yang ditinggalkan," kata Bhima dalam rilis kepada media, Sabtu 12 Oktober 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan menilai, pemilihan menteri ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto lebih kepada bentuk penghargaan.
Baca Juga
"Sepertinya penyusunan anggota kabinet banyak diwarnai kompromi, termasuk menghargai kepada mereka yang telah berjasa ikut mengantar Prabowo ke RI-1. Dari sudut pandang ini, memang dapat dipahami," katanya.
Dia mengatakan, masyarakat akan melihat komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.
"Rakyat akan melihat dan mencatat bagaimana komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo ini, apakah melindungi koruptor atau menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih," kata Anthony.
