fin.co.id – Pemilihan Bupati Polewali Mandar (Polman) yang akan berlangsung pada November mendatang diwarnai oleh kontroversi yang melibatkan anggota DPR-RI Ratih Singkarru. Tuduhan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diarahkan kepadanya memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, terutama LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi PIP-KIP (KOMA Lawan PIP-KIP).
Ratih Singkarru, yang juga merupakan adik dari calon Bupati Polman, Dirga Singkarru, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Dalam sebuah video sosialisasi yang tersebar di media sosial, ia menolak semua tuduhan terkait korupsi dan penyalahgunaan beasiswa PIP untuk kepentingan politik. Ratih menyebut tuduhan tersebut hanyalah bagian dari kampanye hitam yang dilancarkan menjelang Pilkada Polewali Mandar.
“Sudah banyak berita miring yang beredar, dan saya ingin meluruskan bahwa berita tersebut tidak benar. Ada yang bilang saya korupsi, ada yang bilang saya mengambil uang beasiswa. Ini hanya tudingan yang muncul menjelang Pilkada,” ujar Ratih.
Tudingan Politisasi PIP untuk Elektabilitas
Meski Ratih membantah keras tuduhan tersebut, Ketua KOMA Lawan PIP-KIP, Agus Salam, menyebut Ratih telah menggunakan beasiswa PIP untuk kepentingan elektoralnya, terutama terkait dengan pemilihan kakaknya, Dirga Singkarru. Agus menyatakan bahwa Ratih memanfaatkan program beasiswa ini untuk mendapatkan dukungan politik dan mempengaruhi pemilih di Polewali Mandar.
“Tuduhan ini bukan tanpa dasar. Banyak masyarakat Polman yang menyadari bahwa beasiswa PIP dijadikan alat politik oleh Ratih Singkarru. Pendataan beasiswa PIP dilakukan secara massal dengan janji-janji bahwa jika mereka memilih Ratih sebagai anggota DPR, mereka akan mendapatkan beasiswa tersebut,” ujar Agus.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Polman, sejumlah LSM juga mengungkapkan fakta bahwa proses pendaftaran dan pendataan beasiswa PIP sering dilakukan di posko pemenangan Ratih. Menurut Agus, hal ini bertentangan dengan prosedur yang seharusnya dan mengakibatkan banyak calon penerima beasiswa yang layak tidak mendapatkan hak mereka.
Ketimpangan dalam Pendistribusian Beasiswa
KOMA Lawan PIP-KIP menyoroti bahwa politisasi beasiswa PIP yang dilakukan oleh Ratih telah menyebabkan ketimpangan dalam pendistribusian beasiswa tersebut. Agus menekankan bahwa banyak siswa yang seharusnya layak menerima beasiswa PIP justru tidak mendapatkannya karena adanya campur tangan politik. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat dan membuat program beasiswa PIP tidak tepat sasaran.
Baca Juga
“Ratih harus bertanggung jawab atas kegagalan distribusi beasiswa ini. Jika tidak ada politisasi, ribuan siswa di Polman bisa mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Namun yang terjadi adalah, beasiswa ini malah diberikan kepada ASN dan pejabat pemerintahan yang tidak seharusnya mendapatkannya,” tegas Agus.
Agus juga menghimbau agar masyarakat terus mengawasi kasus ini dan mendorong pemerintah serta pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Ia juga menuntut agar pendaftaran beasiswa PIP di posko Ratih segera dihentikan dan dikembalikan pada prosedur yang benar agar lebih banyak siswa yang bisa merasakan manfaat program tersebut.
Respon Publik dan Potensi Dampak Politik
Kasus politisasi beasiswa PIP ini menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung Ratih, meyakini bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari serangan politik menjelang Pilkada, sementara yang lain percaya bahwa ada penyimpangan dalam pendistribusian beasiswa yang harus diusut tuntas.
Pilkada Polewali Mandar sendiri kini menjadi semakin panas dengan munculnya isu ini. Dukungan politik terhadap Dirga Singkarru, calon Bupati Polman, juga berpotensi terpengaruh oleh kontroversi yang melibatkan adiknya, Ratih Singkarru. Banyak pengamat politik menilai bahwa kasus ini bisa merusak citra keluarga Singkarru dan mempengaruhi hasil pemilihan, terutama jika isu ini terus digoreng oleh lawan politik.
Di sisi lain, bagi Ratih Singkarru, membantah tudingan ini secara langsung di hadapan publik merupakan langkah penting untuk menjaga reputasinya sebagai anggota DPR-RI. Namun, tanpa adanya bukti yang jelas mengenai tidak adanya politisasi, kontroversi ini kemungkinan akan terus bergulir hingga Pilkada Polman selesai.
Kesimpulan: Politisasi Beasiswa PIP dan Dinamika Politik Lokal
Kasus dugaan politisasi beasiswa PIP oleh Ratih Singkarru tidak hanya menyoroti ketimpangan dalam distribusi beasiswa, tetapi juga menggambarkan bagaimana politik lokal dapat memengaruhi program nasional yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Tudingan ini, jika terbukti benar, akan menjadi contoh nyata bagaimana program bantuan sosial bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Dengan Pilkada Polewali Mandar semakin dekat, masyarakat kini berada di persimpangan, memilih apakah akan mempercayai bantahan Ratih atau menerima tudingan dari LSM dan pengkritiknya. Apapun hasilnya, kasus ini mencerminkan betapa krusialnya pengawasan publik terhadap program pemerintah, terutama dalam masa-masa pemilihan politik. (*)
