Menteri Perumahan Harus Ahli, Bukan Sekadar Politikus

fin.co.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menanggapi rumor yang beredar tentang kemungkinan seorang politikus akan diangkat menjadi Menteri Perumahan Rakyat dalam pemerintahan mendatang.

Menurut Iwan, peran menteri sebagai "pengemudi" kementerian sangatlah penting dalam mewujudkan visi presiden terkait sektor perumahan. Ia menekankan bahwa penunjukan seorang menteri harus didasari pada kemampuan dan profesionalisme, terutama untuk menangani masalah perumahan yang kompleks.

“Kan menteri itu driver yang akan mengemudikan nahkoda, pertama adalah menteri kemampuannya untuk menerjemahkan harapan serta janji presiden itu yang paling penting,” ujar Iwan kepada awak media di Jakarta, saat ditemui di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Fokus Kementerian Baru dan Plus-Minusnya

Iwan menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat, terpisah dari Kementerian PUPR, dapat memberikan fokus lebih pada penanganan isu-isu perumahan yang selama ini diurus dalam lingkup lebih luas.

Selama sepuluh tahun terakhir, kata Iwan, Kementerian PUPR telah menunjukkan tata kelola yang luar biasa, terutama dalam capaian program sejuta rumah yang berhasil mencapai target.

“Banyak capaian yang sudah berhasil dilakukan, program sejuta rumah pun tetap berhasil mencapai target, dan menurut saya itu merupakan prestasi yang harus kita akui,” lanjutnya.

Namun, dengan dibentuknya Kementerian Perumahan Rakyat, Iwan berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam menangani persoalan perumahan. Meski begitu, ia menekankan bahwa segala arahan dan kebijakan tetap akan bergantung pada menteri yang ditunjuk.

“Jadi difokuskan, walaupun arahnya mau ke mana, itu nanti menteri yang dipanggil akan diberikan arahan, tugas, dan amanat, dan kami nanti yang akan mengeksekusi itu,” jelas Iwan.

Risiko Politikus yang Tidak Berpengalaman

Meski menyambut baik pembentukan kementerian baru ini, Iwan juga mengingatkan bahwa penunjukan seorang politikus sebagai menteri dapat membawa risiko jika individu tersebut tidak memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perumahan. Ia menggambarkan peran menteri sebagai "pengemudi" yang harus mampu mengarahkan kementerian dengan baik.

“Kita berharap politikus yang dipilih itu memang profesional dan ahli di bidangnya. Karena kalau nggak ahli, misalnya supir nggak lihai mengemudi, kan masalah bagi penumpangnya,” katanya.

Iwan juga menambahkan bahwa menteri yang tidak memahami seluk-beluk sektor perumahan berisiko membuat kebijakan yang tidak efektif, yang pada akhirnya akan merugikan rakyat, bukan hanya para ASN yang menjalankan tugas.

“Kalau penumpangnya bukan kami PNS-nya, kita kan cuma kenek aja, ya rakyat Indonesia yang dirugikan,” tegasnya.

Harapan pada Menteri yang Akan Datang

Iwan berharap agar menteri yang ditunjuk untuk memimpin Kementerian Perumahan Rakyat adalah individu yang memiliki kapasitas untuk menjalankan amanat dengan baik. Menurutnya, keberhasilan kementerian baru ini akan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan menteri yang akan datang.

“Semoga dapat menteri yang terbaik, yang dapat menjalankan amanat ini,” harapnya.

Dengan pembentukan kementerian baru yang lebih fokus pada sektor perumahan, diharapkan penanganan masalah perumahan di Indonesia bisa lebih terstruktur dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Namun, kesiapan dan kemampuan menteri yang akan ditunjuk menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program-program yang direncanakan. (*)