Kebijakan perpanjangan tenor kredit dan kenaikan batas pendapatan penerima FLPP juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif, agar program ini benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Masa Depan Perumahan di Tangan Pemerintahan Baru
Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Martin Daniel Siyaranamual menegaskan bahwa program ambisius tiga juta rumah yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan sejumlah intervensi strategis dari pemerintah agar dapat tercapai.
Martin menekankan bahwa program ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga harus terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Martin Daniel Siyaranamual (FIN-Sigit Nugroho)
"Pesan pertama kami kepada pemerintah berikutnya, bicara perumahan harus dikaitkan dengan dua hal: pengentasan kemiskinan dan pengembangan kualitas SDM," ujar Martin di Lampung, Minggu, 29 September 2024 lalu.
Martin memaparkan bahwa terdapat dua jenis backlog perumahan yang perlu diperhatikan: backlog kepemilikan dan backlog kelayakan hunian.
Saat ini, backlog kepemilikan mencapai 9,91 juta unit, sedangkan backlog kelayakan hunian mencapai 26,92 juta unit.
Selain itu, terdapat sekitar 4,49 juta orang yang tinggal di rumah yang bukan miliknya dan tidak layak huni.
Baca Juga
SMF Research Institute menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat dimensi utama dalam intervensi program ini, yaitu backlog perumahan, lokasi, penghasilan, dan jenis pekerjaan.
Kombinasi keempat dimensi tersebut akan menentukan model intervensi yang efektif dan tepat sasaran, baik dari sisi anggaran maupun kebutuhan masyarakat.
"Intervensi harus mempertimbangkan kombinasi dari empat dimensi ini agar program berjalan efektif," tegas Martin.
SMF juga mengusulkan agar program tiga juta rumah dibagi dalam dua segmen utama: pembangunan dan perbaikan rumah di perkotaan serta pedesaan.
