Pansus Haji Beberkan 9 Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Haji 2024
ada 9 pelanggaran yang ditemukan oleh Pansus haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
fin.co.id - Panitia Khusus (Pansus) haji membeberkan hasil investigasinya terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 dalam rapat paripurna terakhir periode 2019-2024, Senin 30 September 2024.
Hasilnya, ada 9 pelanggaran yang ditemukan oleh Pansus haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji 2024 itu diberikan oleh Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid dan diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani sebagai pimpinan rapat.
Baca Juga
Berikut 9 pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024:
1. Kelembagaan
Dalam hal ini, Pansus haji menemukan bahwa Kementerian Agama RI memiliki peran dobel dalam penyelenggaraan pemilu yakni sebagai regulator dan operator.
Sementara dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government akan tetapi berubah menjadi government to bisnis.
Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak Syarikah dengan menggunakan kerangka bisnis.
2. Kebijakan
Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Pasal ini mengatur terkait alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
Nusron menyebut Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada 10 Januari tahun 2024 sebelum diterbitkannya KMA Nomor 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari tahun 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.
3. Distribusi kuota haji,
A. Terkait pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping
Baca Juga
Pansus haji menemukan adanya penggabungan dan pelimpahan porsi dalam pelaksanaan haji 2024. Di mana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahramnya,.
B. Sampai tahun 2024 Kemenag RI masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota 'batu' yaitu porsi kuota haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jemaah haji berada.
C. Terdapat ketidaksinkronan antara keputusan Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024, tentang petunjuk pelaksanaan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 2024, dan surat edaran direktur bina haji khusus dengan Nomor B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024, tentang penyampaian daftar jemaah haji khusus berhak melunasi pengisian sisa kuota tahun 2024, dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh Pasal 65 ayat (2).
D. Inspektorat jenderal kemenag RI sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah tidak menjadikan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara pembagian kuota haji tambahan 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
4. Terkait Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh)
Pansus haji menemukan Siskoat dan Siskopatuh yang tidak diaudit secara berkala, dan banyak pihak yang bisa mengakses dua sistem ini sehingga menyebabkan adanya perubahan data jemaah haji.
Baca Juga
5. Terkait pendaftaran
A. Di dalam keputusan Kemenag Nomor 226 Tahun 2023 tentang biaya perjalanan haji khusus keputusan Kemenag Nomor 1063 Tahun 2023 tentang setoran pelunasan biaya ibadah haji khusus tahun 2024, dan bab 3 poin b keputusan dirjen PHU Nomor 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota ibadah haji khusus, prosedur penyesuaian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan.
Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antre, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024.
B. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah.
Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.
6. Terkait Nilai Manfaat
Pansus haji menemukan adanya ketidakadilan dalam mempergunakan nilai manfaat. Di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.
7. Terkait jemaah cadangan lunas tunda
Pansus Haji 2024 menilai jumlah Jemaah Haji Lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30 persen dari kuota haji nasional.
Ia menilai seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu.
Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahram, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya.
Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tertunda keberangkatannya.
8. Soal pelaporan dan pengawasan yang dianggap adanya pelemahan pengawasan dari PIHK
Pansus angket haji menilai masih lemahnya pengawasan dan kontrol Kemenag terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah haji.
9. Soal pelayanan
Pansus haji menemukan pelayanan di Arofah, Musdalifah, dan Mina, selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.
Atas temuan tersebut, Pansus Haji memberikan 5 rekomendasi, diantaranya:
1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.
3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. (Ani)