fin.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono mengaku telah membentuk relawan kebakaran saat menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi bertajuk 'Tingkatkan Keamanan Listrik, Cegah Kebakaran di Jakarta' oleh Koordinatoriat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024. Mujiyono mengatakan, tim itu dibentuk setelah dirinya menggandeng lembaga pendidikan negeri dalam menanggulangi insiden kebakaran di permukiman padat penduduk.
"Saya pernah buat kajian sendiri bersama teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung) kaitannya dengan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Pada akhirnya menjadi supporting document (berkas pendukung) untuk program relawan kebakaran," katanya.
Menurut Mujiyoni, program yang diluncurkan dua tahun lalu itu menjadi salah satu warisan (legacy) dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat. "Di setiap RW terdapat 30 orang komponen masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, relawan itu diperlukan karena potensi kebakaran yang paling besar berada di wilayah permukiman padat penduduk. "Kalau kita narasikan daerah kumuh itu, potensi kebakarannya sangat tinggi, penyebabnya terutama karena korsleting listrik kalau nggak salah hampir 60 persen," urainya.
Tak berhenti di situ, Mujiyono menambahkan, fakta di lapangan menemukan banyak warga di permukiman penduduk yang nekat mengambil listrik sembarangan. Bahkan mereka tidak memakai peralatan atau instalasi listrik sesuai SNI.
"Ini pada akhirnya sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran, dan relawan kebakaran ini dibentuk karena bagian dari antisipasi penanganan kebakaran di tingkatan RW," ucapnya.
Baca Juga
Mujiyono mengatakan, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun," katanya.
Kemudian, ia menjelaskan, penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu tidak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain. "Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin," tuturnya.
Lewat alat kelengkapan dewan (AKD), Mujiyono berjanji akan memperjuangkan kelanjutan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, salah satu faktornya kondisi kelistrikan yang kurang memadai.
"Saat kami mengundang tokoh masyarakat kaitannya dengan sosialisasi misalkan Pergub atau Perda tentang penanganan bencana, kami akan mengedukasi mereka," tukasnya.
(Can)
