Pengamat Nilai Paslon Cagub-Cawagub Jakarta 2024 Belum Punya Program Pengelolaan Sampah

fin.co.id - Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024 dinilai belum memiliki program kongkret terkait dengan pengelolaan sampah. Ketiga paslon tersebut yakni Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak mengatakan, paslon yang akan berlaga dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 mesti memiliki program pengelolaan sampah yang baik karena anggaran soal itu cukup besar. Dia juga mengatakan, sampah merupakan salah satu masalah yang serius di Jakarta.

"Ini sangat disayangkan karena menunjukkan calon gubernur belum memahami salah satu problematika akut Jakarta atau justru menganggap masalah sampah sebagai program yang tidak penting bagi Jakarta," kata Ali dalam keterangannya, Senin 16 September 2024.

Ali menyampaikan, berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah di Jakarta meningkat menjadi 3,14 juta ton pada 2023 dari yang sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022. Namun, jumlah sampah yang dikelola angkanya turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.

Ali lalu menyinggung permasalahan sampah telah menghabiskan APBD DKI Jakarta hingga Rp3,4 triliun per tahun. Pos anggaran tersebut terdiri dari Rp500 miliar untuk menyewa lahan di Bantargebang sebagai lokasi TPA.

Kemudian Rp2,9 triliun untuk pengelolaan serta pengangkutan sampah dari titik pengumpulan hingga ke Bantargebang.

"Sayangnya, dengan biaya sebesar itu, problema sampah di Jakarta tak kunjung terpecahkan. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat, sedangkan sampah yang terkelola justru dalam tren menurun," ucap Ali.

Ali lalu meminta para cagub-cawagub untuk kembali menjalankan proyek pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) dengan teknologi ramah lingkungan yaitu Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta.

"Terutama ITF Sunter di Jakarta Utara yang telah siap perizinan, persyaratan, dan investornya," katanya.

Dengan diaktifkannya proyek ITF Sunter, Ali menilai Pemprov DKI Jakarta bakal menerima potensi keuntungan hingga Rp844 miliar per tahun.

Keuntungan itu berasal dari penghematan anggaran pemprov sebesar Rp534 miliar per tahun dan pendapatan perusahaan BUMD yang terlibat sebagai pengelola dan operator ITF Sunter sebesar Rp350 miliar per tahun, dengan asumsi kepemilikan saham di ITF Sunter sebesar 35 persen.

"Di luar masalah keuangan itu, yang terpenting adalah adanya solusi cepat dan menyeluruh bagi lingkungan di Jakarta. Kita ingin lingkungan menjadi bersih dan indah, serta tumpukan sampah berkurang drastis," ujarnya.

Adapun kapasitas pengolahan sampah ITF Sunter yakni sebesar 2.200 ton per hari atau 28,21 persen dari total kapasitas sampah Jakarta sebesar 7.800 ton per hari.

Ali menilai pengolahan sampah di ITF Sunter secara otomatis mengurangi sampah yang harus dibuang ke Bantargebang.

(Cah)