fin.co.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid buka suara soal rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membenahi PKB.
Seperti diketahui, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, dia mendapat mandat dari Rais Aam PBNU KH. Miftahul Ahyar dan para kiai NU untuk membenahi PKB yang dinilai telah melenceng.
Merespon itu, Jazilul Fawaid mengatakan, mandat tersebut melanggar AD/ART PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan. Bahkan, menurutnya yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU.
"Tidak punya hak, justru keputusan itu melanggar ad/art nu dan melenceng dari fitrah nu. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa. Yang harus dibenahi menurut saya justru PBNU-nya hari ini," ujar Jazilul kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Selasa, 12 Agustus 2024.
Baca Juga
- Usut Dugaan Penyelewengan, Polri dan Kejagung Tinjau Lokasi Penyelenggaraan PON XXI Besok
- Upaya Kurangi Emisi Karbon, Pabrik Ajinomoto Gunakan Listrik Bersih PLN dengan 219 Ribu Unit REC Per Tahun
Jazilul menegaskan, partai politik dan ormas berpayung dalam aturan yang berbeda. PKB merupakan partai dibawah Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan ormas seperti PBNU berdiri dibawah UU Nomor 6 tahun 2017.
"Sekali lagi saya ulangi bahwa PKB dilindungi dengan UU Parpol dan Nu UU ormas. Karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU," jelasnya.
Jazilul menyampaikan bahwa keputusan untuk membenahi PKB melalui PBNU merupakan keputusan yang fatal menurut konstitusi parpol maupun ormas.
Dia juga menilai, keputusan itu melanggar etika dalam bernegara.
"Jadi keputusan yang diambil, itu melanggar etika, sekaligus aturan. Etika dalam bentuk bernegara, aturan dalam bernegara sekaligus etika di dalam NUdan PKB," tukasnya.
Baca Juga
- Fakta-Fakta Pembunuhan Kasir Indomaret Oleh Rekan, Berawal Dari Bercanda Minta Oral Seks Jika Ingin Uang
- Dosen Universitas Esa Unggul, Bugi Satrio Adiwibowo, S.E, M.I.Kom, Ph.D, Masuk Nominasi Insan Humas Terpopuler 2024
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mandat itu diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng dan menyepakati memberikan "Mandat Tebuireng" kepada Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.
"Kemarin Kiai berkumpul (di pesantren Tebuireng). Mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya di kediaman Rais Aam PBNU, Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya, Selasa 13 Agustus 2024.
Setelah mendapatkan “Mandat Tebuireng”, Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar hari ini memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang kebetulan berada di Surabaya.
"Saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai," kata Gus Yahya.
Gus Yahya mengaku akan segera merumuskan sejumlah langkah memperbaiki PKB menjelang partai itu menyelenggarakan Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah masalah baru.
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
