Selama 15 tahun masa jabatannya baru-baru ini, pemerintahan Hasina ditandai dengan penangkapan besar-besaran terhadap lawan politik dan sanksi hak asasi manusia terhadap pasukan keamanannya.
Dia memerintah dengan apa yang disebut para kritikus sebagai 'tangan besi'. Saingan politik utamanya, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), telah menghadapi puluhan ribu kasus hukum.
Sepanjang masa jabatannya yang panjang, Bangladesh menyaksikan tiga pemilihan yang sangat kontroversial, dua diantaranya dilakukan tanpa partisipasi oposisi yang besar, sementara pemilihan 2018 secara luas dikritik sebagai 'pemilihan tengah malam' karena tuduhan kecurangan.
Namun sejak Juli 2024, ia menghadapi protes berskala besar yang dimulai sebagai demonstrasi yang dipimpin mahasiswa terhadap kuota pekerjaan pegawai negeri. Protes ini meningkat menjadi beberapa kerusuhan paling intens dalam kepemimpinannya, dengan meningkatnya seruan agar ia mengundurkan diri.
Awalnya aksi demonstrasi berlangsung damai. Namun protes berubah menjadi kekerasan setelah bentrokan dengan polisi dan kelompok mahasiswa pro-pemerintah, yang menuai kritik internasional yang signifikan.
Hingga Senin kemarin, korban tewas yang tercatat meningkat menjadi sedikitnya 300 orang. Selain itu, ada 10 ribu orang yang ditangkap atas tuduhan mengganggu keamanan.
