fin.co.id- Muncul surat edaran dari Kementerian Agama (Kemenag) yang meminta dukungan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Surat edaran itu dikeluarkan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bintan. Surat bernomor B-1139/Kk.32.01/01/HM.01/07/2024. Isinya meminta Kepala Kemenag Kabupaten Bintang untuk mengintensifkan publikasi sukses penyelenggaraan haji 1445 H/2024.
Sura edaran tersebut dikeluarkan buntut dari wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 oleh DPR RI sebab dianggap banyak masalah. Berikut bunyi surat edaran tersebut:
"Assalamu'alaikum wr.wb. Kami menilai bahwa pelaksanaan haji 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Terimakasih Gus Men Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Kakanwil, Kemenag Kabupaten Bintan yang sudah bekerja keras bersama seluruh jajaran untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah, khususnya jamaah haji asal Kabupaten Bintan Provinsi Kepri"
"Terkait Pansus Haji, kami berharap dihentikan. Namun, jika memang dilanjutkan diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang semakin berkualitas."
Menteri Agama Yaqut Cholil Ketakutan?
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai, surat edaran tersebut seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Jazilul mengatakan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas lebih baik hadapi pansus saja jika merasa tidak bersalah.
Baca Juga
“Itulah kelucuan. Gini deh, kalau merasa benar buktikan saja di proses Pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macem-macem itu artinya ada sesuatu, makin jelas ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yang kemudian seakan-akan publik dilibatkan,” kata Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.
Jazilul mengatakan bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat untuk membentuk Pansus Angket Haji. Hal ini karena diduga kuat ada berbagai kejanggalan dalam proses penyelenggaraan ibadah Haji 2024.
“Ini masalahnya jelas. Nanti Pansus akan bertanya satu-satu, gimana visa, gimana keputusan-keputusan menteri, bagaimana semua itu, bagaimana pelaksanaan ibadah Haji. Lho kok dijawab dengan video? Enggak ada hubungannya sama sekali itu,” tegas Wakil Ketua MPR RI ini.
Jazilul menyarankan agar Menag Yaqut menjelaskan ke DPR RI melalui Pansus Angket Haji bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan ibadah Haji 2024.
“Kalau (menganggap Pansus) ini politik, lakukan secara politik. Apa itu? Datangi Pansus, jelaskan, ‘kami bersih kami bener’ gitu dong! Jadi, itu kan yang diinginkan Pansus? Itu namanya amar maruf nahi munkar. Kalau enggak salah enggak usah takut. Kalau benar jelaskan mana yang benar itu. Biar publik tahu,” tegasnya.
“Bukan malah minta kirim video. Kalau perlu kirimkan keterangan-keterangan yang benar kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu ‘oh ini toh masalahnya’,” pungkas Jazilul. (*)
