Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan, Ketua PP Muhammadiyah: Kami Tidak Ikut-Ikutan, Semua Aspek Jadi Pertimbangan

fin.co.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pengambilan keputusan menerima izin usaha pertambangan bukan karena ikut-ikutan ataupun tekanan dari sosial.

"Kalau kami mengambil langkah (menerima IUP Tambang), bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang," kata Haedar dalam jumpa pers, Minggu, 28 Juli 2024.

Menurutnya, keputusan itu diambil usai pihaknya melakukan kajian selama kurang lebih dua bulan tentang izin pengelolaan tambang.

Bahkan, kata dia, pihaknya selalu menerima kritik dari siapapun terkait hal ini.

"Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menggelar demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan terbuka," ujarnya.

"Kami juga terima pandangan yang pro dan konstruktif dengan berbagai argumen disertau data dan fakta yang hidup di lapangan," lanjut dia.

Dia menuturkan keputusan Muhammadiyah satu kesatuan dengan pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.

"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," imbuhnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Yogyakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Abdul Mu'ti menuturkan keputusan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan itu, kata dia, telah melalui pengkajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Abdul mengatakan Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.

"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah mengelola semaksimal mungkin, penuh tanggung jawab dan melibatkan profesional dari kalangan kader dan masyarakat perserikatan, mayarakat sekitar area (tambang), sinergi dengan perguruan tinggi dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," jelasnya.

Abdul juga memberi catatan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan dilakukan dalam batas waktu tertentu, dengan tetap mendukung pengembangan energi terbarukan, budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.