fin.co.id - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta meminta alokasi anggaran kesehatan, lalu lintas, dan angkutan jalan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 diaudit oleh kantor akuntan independen. Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP Sunggul Sirait.
"Kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya," katanya dalam membacakan pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaskanaan APBD TA 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 29 Juli.
Sunggul mengatakan, faktor yang mendasari PDIP menuntut adanya audit independen. Pada evaluasi program kesehatan masyarakat, realisasi anggarannya Rp2,81 triliun atau 96,72 persen terserap dari Rp2,91 triliun yang dialokasikan.
Namun, Fraksi PDIP menilai angka realisasi yang tinggi itu perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
"Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," tuturnya.
Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kata dia, PDIP juga menagih indikator-indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara, pada program lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi anggaran pada 2023 sebesar Rp5,23 triliun atau terserap 92,02 persen dari anggaran Rp5,68 triliun.
Meski serapan anggaran cukup tinggi, PDIP memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Baca Juga
"Apakah alokasi dana tersebut telah benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?" cecarnya.
Sunggul menekankan, anggaran yang terrealiasikan harus memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan. PDIP, lanjutnya, memandang inovasi dalam penanganan masalah lalu lintas dan angkutan jalan masih kurang.
"Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, kemacetan masih menjadi masalah utama di Jakarta. Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih proaktif dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan," tukasnya.
(Can)
