fin.co.id - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menerapkan kebijakan sekolah gratis. Dia berharap, hal itu bisa mulai dilakukan tahun depan.
"Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Jhonny kepada wartawan di Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.
Jhonny mengungkapkan, pembahasan mengenai sekolah gratis ini telah disetujui oleh seluruh fraksi serta telah disampaikan ke Dinas Pendidikan. Maka itu, dia meminta agar 2025 sudah bisa dieksekusi kebijakan itu.
"Sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya. Bagaimana supaya secepatnya bisa terlaksana," tambahnya.
Bahkan, dia mengaku, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi telah menyetujui rencana ini. Maka itu, kata dia, hal tersebut sudah bisa dilakukan tahun depan.
"Pj Gubernur secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kiga merapatkan barisan di eksekutif, dalam hal ini Dinas Pendidikan, apakah visi ini bisa dilaksanakan tahun 2025 atau 2026," tuturnya.
Dia mengatakan, wajib belajar 12 tahun jangan sekadar jadi jargon.Maka itu, dia mendorong sekolah gratis di Jakarta segera terwujud.
Baca Juga
"Bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekadar jargon, tapi bisa kita laksanakan melalui sekolah gratis ini," ungkasnya.
Menurutnya, negara harus hadir agar pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan.
"Ijazah mereka tidak boleh ditahan, mereka tidak boleh putus sekolah karena kita sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, bahkan sudah 13 tahun," tandasnya.
Kendati demikian, temuan di lapangan justru sebaliknya. Di mana, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah, terutama ketika Covid-19 melanda.
Sekolah swasta juga menahan ijazah siswa yang sudah lulus, baik jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK karena orang tua tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah.
"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalau dan juga memang tidak punya sense of crisis dengan orang yang tidak mampu," lanjutnya.
"Kalau Indonesia mau menjemput yang namanya Indonesia Emas 2045, salah satu syaratnya adalah bagaimana supaya SDM-nya baik," tuturnya.
(Ann)
