Ini sekaligus membantah statemen dari Menkominfo Budi Arie Setiadi yg sampai saat ini masih (tidak mengerti ?) bahwa Data kita sudah diobral sebagaimana yg ditawarkan secara terbuka tersebut.
Sebenarnya kalau saja sang Menteri mau jujur menyatakan "Siapa" aktor intelektual yg memaksa percepatan pengoperasian PDN dgn harus menyewa 2 PDNs yg sia-sia, mubazir sekaligus sangat merugikan tidak hanya dari sisi dana namun juga rahasia negara tsb, mungkin "dosa" dia bisa sedikit terkurangi, karena menjadi jelas "Siapa" yg memaksanya utk peresmian pada tgl 17/08/2024.
Namun kalau memang ternyata ide kesusu alias grusa-grusu yg mengakibatkan bencana tsb adalah ide dia sendiri mungkin utk "carmuk" alias mendapatkan perhatian dari pihak tertentu, ya cocok kalau Petisi dari SafeNet dan desakan masyarakat saat ini harus terus digulirkan karena memang dialah "causa prima"-nya.
Kesimpulannya, mencari "siapa" Aktor intelektual alias Oknum yg paling bertanggungjawab atas Kebodohan Nasional -sbgmn statemen Komisi-1 DPR RI- karena peretasan PDNs dan kebocoran 98% Data saat ini memang penting dilakukan, termasuk saat melakukan Audit Forensik dan Audit Investigatif Anggaran yg sudah dihabiskan sia sia dan malah berakibat bencana tsb.
Baca Juga
- Iran Bebaskan Visa Bagi Wisatawan Indonesia, Bakal Diperlakukan Sama dengan Warga Lokal
- Kejagung Periksa IWM, Tim Monsus Bea Cukai Pusat Soal Korupsi Impor Gula PT SMIP
Apakah memang Menkominfo Budi Arie saja yg layak mendapat "Kartu Merah" alias dipecat dari kedudukannyam? Atau sebenarnya ada pihak2 lain yg memerintah dia? Saya terus terang belum terlalu percaya dgn berbagai "Teori Konspirasi" yg sekarang banyak beredar ttg adanya "kesengajaan" hal tsb. Tetapi kalau memang ada, mungkin SafeNet perlu juga membuat Kartu Merah lainnya utk Oknum tsb ... Why Not?
