fin.co.id - Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) menilai, perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak profesional dalam melayani jemaah haji Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj melalui keterangan di Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.
Hal ini merespons adanya 46 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia yang dialihkan rute penerbangannya.
Di mana seharusnya jamaah dipulangkan melalui Bandara Jeddah menjadi Bandara Madinah.
"Perubahan jadwal penerbangan yang mendadak sangat merepotkan, bukan saja bagi jemaah, tetapi juga petugas, dan berpotensi menambah beban biaya di luar skema," katanya.
Siradj menilai, perubahan penerbangan dipastikan menimbulkan efek domino dan sistemik, dan jemaah menjadi kelelahan karena harus kembali menempuh perjalanan panjang dari Makkah ke Madinah.
Sebagai perbandingan, ujarnya, waktu tempuh Makkah ke Jeddah kurang lebih 1,5 jam. Sementara waktu tempuh Makkah ke Madinah bisa mencapai lebih dari 8 jam.
Baca Juga
"Ini tentu merepotkan dan melelahkan jaemaah," ucapnya.
Selain itu, kata Siradj, perubahan ini memecah konsentrasi petugas, di mana Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Bandara semestinya terkonsentrasi mengawal pemulangan jamaah haji gelombang I di Jeddah.
Akibat perubahan rute, lanjutnya, petugas harus membagi pelayanan di Madinah, yang bisa berdampak menurunnya layanan petugas sehingga pelayanan menjadi tidak optimal.
"Konsekuensi lanjutannya mengharuskan penyiapan layanan tambahan di Madinah di luar jadwal yang telah direncanakan yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan transportasi sehingga menambah beban biaya baru," ujarnya.
Atas kejadian tersebut, Siradj meminta kepada Menteri Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada Garuda Indonesia.
Karena telah memberikan pelayanan yang mengecewakan, tidak sesuai dengan komitmen, dan apa yang dijanjikan selama ini.
"Garuda harus bertanggung jawab termasuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada jemaah sesuai dengan regulasi penerbangan. Terlebih, alasan perubahan penerbangan tersebut sampai sekarang tidak diungkap secara jelas," tutur Mustolih Siradj.
