News

Kuasa Hukum Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK ke Dewas dan Bawa Bukti Baru Harun Masiku

fin.co.id - 20/06/2024, 19:45 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa KPK. - Ayu Novita -

fin.co.id - Kuasa Hukum Staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi kembali sambangi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). 

Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talappesy menjelaskan adaya bukti baru, terkait adanya pelanggaran administrasi dalam penyitaan ponsel milik Kusnadi yang dilakukan oleh penyidik KPK. 

"Kita sampaikan ke Dewas, dalam hal ini kami sudah menyampaikan dugaan terjadi pelanggaran terhadap hukum terkait," jelas Kuasa Hukum Kusnady, Ronny Talappesy kepada wartawan pada Kamis, 20 Juni 2024 di Gedung ACLC KPK.

Ronny menjelaskan terbitnya dua berita acara yakni pada tanggal 23 April 2024 dan 10 Juni 2024  setelah ponsel milik Kusnadi disita. 

Baca Juga

Kemudian, menurutnya pada surat penyitaan pertanggal 23 April 2024, Kusnadi memberikan paraf dan tanda tangan. 

Sedangkan, kata Ronny, pada tanggal 10 Juni 2024 tidak ada paraf dari Kusnadi. 

"Kami menduga telah terjadi pemalsuan surat. Karena apa? Surat yg sah adalah surat dmn tgl 23 april dmn saudara Kusnadi ikut memparaf," jelas Ronny. 

"Tetapi kemarin diberikan surat tgl 10 april kami melihat dugaan kami direkayasa kembali. Sehingga yang lembar pertama ini saudara kusnadi tidak memparaf tapi dilembar kedua saudra Kusnadi menanda tangan," lanjutnya. 

Ronny melihat bahwa proses yang sedang berjalan di KPK ini melanggar hukum. 

Lebih lanjut, Ronny meminta kepasa Dewas untuk segera menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik ini 

Baca Juga

"Kami meminta ini merupakan  pelanggaran kode etik berat kami memohon kepada Dewas untuk memproses dengan cepat," kata Ronny. 

Sebelumnya, Penasihat Hukum dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy melaporkan tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 11 Juni 2023. 

Penyidik KPK dinilai semena-mena dalam menyita barang-barang milik kliennya kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. (Ayu)

Khanif Lutfi
Penulis
-->