FIN.CO.ID - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengungkapkan, alasannya ogah melirik Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk diusung di Pigub Jakarta 2024. Dia mengatakan, tidak akan mengusung orang yang telah merusak demokrasi.
"Ah, ya sudahlah. Kalau cacat demokrasi jangan lagi diulangi," ujar Pantas kepada wartawan, Selasa 11 Juni 2024 malam.
Peluang Kaesang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sangat terbuka lebar. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun saat dilantik.
Maka itu, Pantas menilai, jangan sampai konstitusi negara ini jadi mainan para penguasa. "Iya, janganlah. Istilahnya janganlah konstitusi kita ini, perundang-undangan kita dibuat jadi mainan," pungkasnya.
Pantas menegaskan, saat mengirim 10 nama kandidat itu tidak ada nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Baik di tingkat DPD maupun ranting partai. "Enggak ada kalau di hasil penjaringan, enggak ada. Artinya lebih rasional," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, selain Anies Baswedan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta telah mengirimkan 10 nama untuk Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
"Ada sekitar 10 nama. Pak Prasetyo Edi masuk juga," ujar Pantas saat dikonfirmasi awak media pada Selasa 11 Juni 2024.
Baca Juga
Kemudian, kata Pantas, selain itu ada juga nama Andhika Perkasa. Walaupun eks Panglima itu lebih dekat kepada DPP. "Andhika juga kita usulkan, walaupun dia kan lebih dekat ke DPP, yah jadi kalo kader-kader itu sebenarnya lebih ke perintah partai aja kan," tuturnya.
Tak berhenti disitu, Pantas menyampaikan, DPD PDIP DKI Jakarta juga mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Ya termasuk ada nama Pak Ahok muncul juga," ucapnya.
Pantas mengungkapkan, nama Ahok diusulkan oleh pihaknya berdasarkan hasil dari penjaringan. "Kalau penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh partai itu muncul (Ahok). Tapi secara de facto, yang namanya kader-kader internal ini pasti tunduk dan taat kepada perintah partai," jelasnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Sumatera Utara itu menambahkan, ada nama Djafar Badjeber yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 1999-2004. "Dari Hanura ini, orang Hanura. Dulu pernah juga menjadi pimpinan PPP, pernah wakil ketua DPRD juga," tambahnya.
"Dari kader PDI Perjuangan ada Pak Rasyidi, kemudian ada nama-nama lain yang tidak saya ingat karena tidak begitu populer," tukasnya.
(Candra Pratama)
