fin.co.id - Selain Anies Baswedan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta telah mengirimkan 10 nama untuk Pilkada Jakarta pada November mendatang.
Sekretaris DPD PDIP Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, 10 nama tersebut merupakan tokoh-tokoh lokal yang dinilai layak untuk memimpin kota Jakarta.
"Ada sekitar 10 nama. Pak Prasetyo Edi masuk juga," ujar Pantas saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 11 Juni 2024.
Kemudian, kata Pantas, selain itu ada juga nama Andhika Perkasa. Walaupun eks Panglima itu lebih dekat kepada DPP.
Baca Juga
- PDIP Buka Kemungkinan Kerjasama dengan PKB di Pilkada DKI Jakarta, Duet Sama Anies?
- Gibran dan Kirana, Pelajar Asal Banten Terpilih Jadi Paskibrakan Nasional untuk Kibarkan Bendera Pusaka di IKN
"Andhika juga kita usulkan, walaupun dia kan lebih dekat ke DPP, yah jadi kalo kader-kader itu sebenarnya lebih ke perintah partai aja kan," tuturnya.
Tak berhenti disitu, Pantas menyampaikan, bahwa DPD PDIP DKI Jakarta juga mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
"Ya termasuk ada nama Pak Ahok muncul juga," ucapnya.
Pantas mengungkapkan, bahwa nama Ahok diusulkan oleh pihaknya berdasarkan hasil dari penjaringan.
"Kalau penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh partai itu muncul (Ahok). Tapi secara de facto, yang namanya kader-kader internal ini pasti tunduk dan taat kepada perintah partai," jelasnya.
Baca Juga
- Kominfo Putuskan Akses Internet Judi Online dari Kamboja dan Filipina
- Alexander Marwata Sebut OTT Hiburan, KPK Fokus Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara yang Besar
Lebih lanjut, pria kelahiran Sumatera Utara itu menambahkan, ada nama Djafar Badjeber yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 1999-2004.
"Dari Hanura ini, orang Hanura. Dulu pernah juga menjadi pimpinan PPP, pernah wakil ketua DPRD juga," tambahnya.
"Dari kader PDI Perjuangan ada pak Rasyidi, kemudian ada nama-nama lain yang tidak saya ingat karena tidak begitu populer," tukasnya.
Setelah itu, proses selanjutnya akan dilakukan penjaringan kembali di DPP PDIP. Dan keputusan terakhir berada di tangan Megawati Soekarno Putri. (Candra Pratama)
