FIN.CO.ID - Proyek pengerjaaan Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP) IKN saat ini telah mencapai 81-82 persen.
Penyelesaikan masuk dalam target yang harus selesai sebelum Agustus 2024. Proyek pengerjaan di IKN keseluruhannya hampir 90 paket pengerjaan dengan nilai Rp 70 triliun .
"Pengerjaan di IKN terbagi dalam tiga batch terutama proyek pengerjaan yang fokus pada ekosistem sebelum 17 Agustus. Pada Juni dan Juli akan ada evaluasi sekitar 47 paket pekerjaan untuk 17 Agustus," ujar Ketua Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H.Sumadilaga, belum lama ini.
Beberapa proyek yang akan dievalasi itu, misalnya kesiapan kantor Presiden, Istana Negara, Lapangan upacara, Kantor Kemenko dan 12 apartemen untuk ASN. Juga infrastruktur lainnya seperti air, jalan lingkungan, listrik, dan fiber optik.
"Beberapa proyek pembangunan sudah selesai dikerjakan seperti bendungan Sepaku yang tinggal tahap beautifikasi,Intake sumber Sepaku sudah selesai, Kawasan Istana dan Kantor Presiden rata-rata di atas 70 persen. Jika digabung dengan 3 progres tol tahap 1 yang 80 persen maka progres secara keseluruhan capai 81 persen," jelasnya.
- IKN Akan Jadi Percontohan Zero Stunting
- Tinjau Jaringan Jalan Tol Akses IKN Nusantara, Menteri Basuki: Siap Fungsional Agustus 2024
Pembangunan KIPP merupakan 1 klaster dari 9 klaster besar pembangunan IKN dan masih ada 8 wilayah pengembangan.
"KIPP masuk lingkaran kecil luas 6 ribu 700 hektar, lingkaran besar kedua hampir 54 ribu hektar, lingkaran besar ketiga sekitar 250 ribu hektar itu adalah kawasan pengembangan IKN," urainya.
Saat ini fokusnya pada KIPP yang dibagi dalam tiga wilayah yaitu 1A, 1B dan 1C yang fokus utamanya pada 1A yang merupakan pusat pemerintahan.
Yakni berdirinya Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kementrian, Gedung DPR, Kantor Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan lainnya.
"Untuk 1B dan 1C lebih dikembangkan untuk pendidikan, kesehatan dan bisnis yang lainnya. Dan sebagian jalan logistik dalam KIPP dan sumbu kebangsaan sudah selesai," tukasnya.
Terkait pengawasan pengerjaan pembangunan ada struktur organisasi mulai dari tingkat atas sampai ke arah lapangan dalam satu sistem manajemen konstruksi.
Ada level atas yang dikendalikan satgas dan di level yang paling bawah yang bekerja di sebut PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab pada setiap paket pekerjaan.
Dari pihak kontraktor ada kepala proyek dan timnya, ada tim pengawas, supervisi ataupun manajemen konstruksi paket. Ada juga Manajamen Konstruksi Induk yang menjadi alat satgas untuk monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan IKN.
Selain itu di bangun satu sistem agar pekerjaan bisa memenuhi empat hal yaitu kualitas, safety, kesehatan dan lingkungan. Ada sistem monitoring berkala melalui sistem dasboard untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.
BACA JUGA:
