Ia menyebutkan bahwa Public Service Obligation (PSO) atau Kebijakan Pelayanan Publik untuk kereta api terlalu besar, yakni Rp 3,5 triliun yang hanya digunakan di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk KRL sebesar Rp 1,6 triliun.
“PSO dapat dialokasikan ke PSO angkutan darat. Jadi tidak hanya murah di KRL tapi juga di angkutan darat.Jadi angkutan-angkutan ke stasiun juga bisa lebih murah,” ungkapnya.
Melihat masalah-masalah yang sering terjadi di lingkup KRL menurut Djoko tak jadi masalah dan dapat diatasi dengan mudah. Kenaikan tiket KRL jabodetabek tetap dilaksanakan.
“Untuk masalah-masalah yang ada itu bisa diatasi dengan mudah. Jangan jadi persoalan. Pokoknya tetap naik kecuali kelompok 56% ya jadi khusus,” tutupnya. (ayu novita)
