Seberapa Akurat Hasil Quick Count di Pilpres? Intip Sejarahnya sejak Pertama Kali Diterapkan pada Pemilu 1999

Proses rekapitulasi manual oleh KPU biasanya memakan waktu sekitar satu bulan.

Meski begitu, hasil quick count bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai dinamika politik pasca Pemilu, asalkan dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, profesional, dan independen. 

Lembaga survei yang melakukan quick count harus memiliki metodologi yang jelas, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, lembaga survei juga harus mendapatkan sertifikat dari KPU dan menyatakan bahwa hasil quick count bukan hasil resmi KPU.

KPU sendiri telah menetapkan 81 lembaga survei yang tersertifikasi untuk melakukan quick count di Pemilu 2024. 

Beberapa di antaranya adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Poltracking Indonesia, Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Populi Center, dan lain-lain. 

Kamu bisa melihat hasil quick count dari berbagai lembaga survei tersebut di berbagai media online maupun televisi.

Kapan Pertama Kali Quick Count Diterapkan

Quick count pertama kali diterapkan di Indonesia pada Pemilu 1999, yang merupakan Pemilu pertama di era reformasi. 

Saat itu, ada dua lembaga survei yang melakukan quick count, yaitu LSI dan Lembaga Survei Nasional (LSN). 

Hasil quick count dari kedua lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang Pemilu 1999 dengan perolehan suara sekitar 33 persen.

Sejak itu, quick count menjadi salah satu metode yang populer digunakan untuk mengetahui hasil Pemilu di Indonesia, terutama pada Pilpres. 

Pada Pilpres 2004, quick count berhasil memprediksi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menang di putaran kedua dengan perolehan suara sekitar 60 persen. 

Pada Pilpres 2009, quick count juga berhasil memprediksi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menang di putaran pertama dengan perolehan suara sekitar 60 persen.