Novel Baswedan Sebut OTT KPK di Sidoarjo Janggal Sebab Baru Diumumkan Tersangka Setelah 3 Hari
Mantan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan merasa janggal dengan KPK yang baru menggelar konferensi pers dan umumkan penetapan tersangka se
FIN.CO.ID- Mantan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan merasa janggal dengan KPK yang baru menggelar konferensi pers dan umumkan penetapan tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tiga hari lalu.
Ada pun OTT KPK yang dimaksud di Sidoarjo yang dilakukan pada Kamis malam 25 Januari 2024, namun baru diumumkan tersangka pada Senin 29 Januari kemarin.
Menurut Novel, biasanya setelah OTT, dalam waktu 24 jam KPK langusung umumkan tersangka.
Baca Juga
"OTT ini Kamis malam, tapi diumumkan Senin. Selama ini KPK langsung mengumumkan 1x24 jam setelah OTT, ini janggal," tulis Novel Baswedan, di Twitter-nya, Selasa 30 Januari 2024.
BACA JUGA:
Novel menilai, aneh jika OTT tersebut tidak ada penyeleggara negara apalagi baru diumumkan tiga hari setelah OTT.
"OTT melalui proses, ada pengamatan dan telaah. Aneh ketika tidak ada penyelenggara negaranya dalam OTT yang sampai lebih 3 hari seperti ini. Apakah ada pejabat yang “sembunyi”dalam kasus ini?
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 10 orang pada Kamis malam pekan lalu.
Pada Senin 29 Januari 2024, KPK umumkan tersangka dalam OTT tersebut. Yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).
Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 29 Januari 2024.
BACA JUGA:
- 18 Orang Terjaring OTT KPK Soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- Belum Dapat Kabar Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Sekda: Gubernur ke Jakarta Penuhi Undangan Wakapolri
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, tersangka ditahan untuk kebutuhan penyidikan. Tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK selama 20 hari ke depan.
Baca Juga
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Senin malam 29 Januari 2024.
Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.
Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
BACA JUGA:
- Profil Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang di OTT KPK, Harta Kekayaannya Rp6,4 Miliar
- Mahfud MD Ralat Ucapannya yang Sebut OTT KPK Belum Cukup Bukti
Baca Juga
Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.
Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.
Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.
Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.
Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diataranya melalui percakapan WhatsApp.
Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.
Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.
Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)