FIN.CO.ID - Dokumen SEC (Securities and Exchange Commission) yang dirilis 10 Januari 2024 membeberkan modus SAP Indonesia terkait dugaan suap kepada pejabat pemerintahan. Seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemensos.
"Account executive SAP Indonesia juga memberikan suap tunai kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan tanggal 16 Desember 2015 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI senilai 80.750 Dolar AS," tulis SEC dalam dokumen yang dirilis pada 10 Januari 2024 seperti yang dilihat dan dikutip fin.co.id pada Senin, 22 Januari 2024.
Dalam dokumen SEC itu, juga diungkap adanya obrolan WhatsApp (WA) antara account executive SAP Indonesia dan seorang freelance konsultan serta mantan pegawai Indonesia Intermediary 1.
Obrolan WA itu membahas secara eksplisit tentang uang tunai pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pejabat Kementerian.
"Yang mana konsultan tersebut menyatakan, Tujuh puluh juta, masuk uang lima puluh ribu… bawalah amplop kosong,” lanjut SEC dalam dokumennya.
BACA JUGA:
- 'Bagasi dan Amplop' Kode Suap Bagi Pejabat 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN
- Diduga Terkait Suap Perusahaan Jerman SAP, Angkasa Pura 1 Sebut Terkendala Keterbatasan Informasi
Terkait Kementerian Sosial, masih menurut dokumen SEC, account executive SAP Indonesia yang sama juga membahas soal suap terkait dengan tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS).
Tender itu, sebut SEC, dimenangkan oleh mitra SAP Indonesia VAR lainnya (Indonesia Intermediary 2).
SEC menulis terdapat pesan WhatsApp antara account executive SAP Indonesia yang diduga terlibat dan seorang freelance konsultan.
"Dalam percakapan itu menunjukkan dengan jelas soal pembahasan pembayaran yang dinilai tidak pantas dan permintaan yang digunakan SAP Indonesia soal penerbitan surat dukungan untuk menjamin hasil tender yang diinginkan," tulis SEC lagi.
Lebih lanjut SEC juga menyebut supervisor account executive SAP Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Public Sector Sales Lead SAP Indonesia, menyadari adanya skema tersebut.
"Indonesia Intermediary 2 mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Kementerian Sosial pada bulan Juli 2018. Jumlah total pendapatan SAP Indonesia yang berasal dari kesepakatan ini termasuk layanan berkelanjutan yang terkait dengan kontrak penjualan awal tahun 2015," tutup SEC.
BACA JUGA:
- Pertamina Diduga Terlibat Suap dari Perusahaan Jerman, Corporate Communication: Fasilitas Main Golf, Bukan Suap, Bukan Terima Uang
- 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN Diduga Terlibat Suap dengan Perusahaan Jerman: Ada Pertamina hingga Angkasa Pura
Pejabat Indonesia disebut terima suap dari perusahaan Jerman SAP. -fin/diolah-
Skandal Suap Libatkan 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN
Sebanyak 8 lembaga pemerintah dan BUMN di Indonesia diduga terlibat kasus skandal suap dengan perusahaan software asal Jerman. Mulai dari Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemensos, PT Pertamina hingga Angkasa Pura I dan II.
