Prabowo Subianto 'Gelagapan' Ditanya Putusan MK Muluskan Gibran Jadi Cawapres

fin.co.id - 12/12/2023, 21:49 WIB

Prabowo Subianto 'Gelagapan' Ditanya Putusan MK Muluskan Gibran Jadi Cawapres

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menghadiri acara Rakornas Tim Kampanye Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Sinta yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena menyuarakan pendapatnya. Kemudian seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bernama Melki yang orang tuanya diperiksa aparat.

Dia menegaskan hal seperti di itu tak boleh terulang di masa depan dan salah satu caranya adalah membangun pemerintah yang bersih dan tak alergi dengan kritik.

"Hal seperti ini harus usai dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau ('clean') 'government' terjadi," ujarnya.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan strategi dalam menyelesaikan masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, apabila dirinya terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo saat debat capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjawab pertanyaan panelis mengenai tren kekerasan yang meningkat di Papua namun masalah keadilan dan hak asasi manusia (HAM) belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut.

Menurut Prabowo, masalah Papua merupakan permasalahan yang rumit karena di wilayah tersebut terjadi gerakan separatisme. Dia menilai bahwa dalam gerakan separatisme tersebut terdapat campur tangan asing atau pihak tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi dan pecah.

Menurut dia, saat ini kelompok bersenjata di Papua menyerang dan meneror masyarakat setempat yang tidak berdosa, yaitu para perempuan dan anak kecil yang tidak bersenjata. Oleh sebab itu, kata Prabowo, rakyat Papua yang menjadi korban kekerasan harus dilindungi.

"Untuk itu, memang masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi rakyat Papua," ujar dia.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa peningkatan kondisi ekonomi dengan pertumbuhan yang paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga termasuk presiden RI yang paling banyak mengunjungi Papua.

Melihat dampak baik yang dibawa oleh pemerintah, Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi termasuk membawa kemajuan ekonomi, sosial, dan layanan yang terbaik bagi rakyat Papua.

"Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, service yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan HAM," kata Prabowo.

Khanif Lutfi
Khanif Lutfi
Penulis

Penulis FIN.CO.ID