News . 28/11/2023, 08:40 WIB
FIN.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian agama (Kemenag) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024.
Besaran biaya haji 2024 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp93.410.286.
Penetapan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 27 November 2023.
"BPIH tahun 1445 H/ 2024 M sebesar Rp93.410.286. Biaya ini terdiri dari Bipih rata-rata per jemaah sebesar Rp56.046.172 atau 60%, dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp37.364.114 atau 40%," kata Menag Yaqut, di Jakarta, Senin 27 November 2023.
BACA JUGA:
Setelah penetapan biaya ini keberangkatan haji dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka.
Pusaka merupakan aplikasi super yang dirancang Kemenag untuk mengetahui keberangkatan haji atau umrah.
Tentunya aplikasi Pusaka ini akan mempermudahkan para jamaah untuk melakukan perjalanan haji.
Berikut ini aka membagikan cara cek perkiraan jadwal keberangkatan haji secara online melalui aplikasi Pusaka.
BACA JUGA:
Cara Cek Keberangkatan Haji
Nomor porsi
Nama
Kabupaten/Kota
Provinsi
Posisi porsi pada kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus
Kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus
Perkiraan Berangkat Tahun Masehi
Perkiraan Berangkat Tahun Hijiriyah
Selain menggunakan aplikasi Pusaka, Anda juga bisa cek perkiraan jadwal keberangkatan haji secara online melalui situs haji.kemenag.go.id.
Demikian informasi mengenai perkiraan jadwal keberangkatan haji secara online, semoga bermanfaat untuk kalian semua.
BACA JUGA:
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H atau tahun 2024 masehi.
Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 27 November 2023.
Hadir mendampingi, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag, Nizar, para pejabat Eselon I, Staf Khusus, Staf Ahli, tenaga Ahli Menteri Agama dan jajaran Pejabat Kemenag lainnya.
"Prosesi persetujuan dan pengesahan BPIH oleh DPR RI dan Pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus penyelenggaraan haji," sambung Menag Yaqut.
Yaqut menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker akan menjadi dasar bagi Presiden RI untuk menetapkan BPIH.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
"Proses pembahasan BPIH, menunjukkan arah yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kami mengapresiasi upaya Komisi VIII DPR RI untuk selalu memulai lebih awal proses pembahasan BPIH," kata Menag Yaqut.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id