BEKASI - DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan dinas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, beberapa waktu lalu.
Kunjungan DPRD Kota Bekasi ini terkait dalam agenda konsultasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah disusun legislator di Kota Bekasi.
Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi yang datang ke Kanwil Kemenkumham Jabar itu diterima Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar.
Dalam konsultasi bersama ini oleh para Perancang Kanwil Jabar disampaikan bahwa perihal naskah akademik mengenai Raperda Inovasi Daerah perlunya melampirkan permasalahan yang muncul di wilayah Kota Bekasi tersebut.
Selain itu disampaikan pula perlunya mencantumkan ruang lingkup yang jelas serta perlunya mencantumkan muatan lokal di dalam kajian terkait Raperda Inovasi Daerah tersebut.
Sementara itu terkait Raperda Toleransi Kehidupan Beragama disampaikan bahwa tim Bapemperda perlu memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Kota Bekasi, agar Raperda yang disusun tersebut tidak bertabrakan dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di atasnya.
Selain itu terkait penyusunan Raperda ini disarankan juga kepada tim Bapemperda untuk mencabut 2 Peraturan Walikota (Perwal) yang bersifat tumpang tindih dengan Raperda yang tengah disusun tersebut.
