DPP NCW telah beberapa kali menyuarakan dugaan korupsi kepada lima oknum menteri , namun tidak direspons positif oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung. NCW menduga lambatnya proses pengungkapan dugaan korupsi ini, karena semua menteri yang terduga korupsi tersebut berada di koaliasi yang sama dan sangat kuat dugaan ‘pak lurah’ tidak memberikan lampu hijau kepada lembaga penegakan hukum tersebut.
“Kami khawatir jika praktik tebang pilih ‘Pak Lurah’ ini bisa menghancurkan supremasi hukum yang sudah mulai membaik dan operasi kriminalisasi ini harus segara dihentikan, karena rakyat sudah muak dengan orkestrasi dinasti di MK, sekarang ditambah lagi represi mahasiswa dan kriminalisasi penegak hukum (Pimpinan KPK dan Jaksa Agung). Reformasi jilid dua bisa terjadi, jika Jokowi tidak segera bercermin diri atas apa yang terjadi saat ini, tuntutan rakyat agar Jokowi mundur pasti akan terjadi,” tutupnya.
