JAKARTA - Sebuah laporan mencengangkan baru saja dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tahun 2023, terungkap bahwa 55% dari seluruh kasus pembobolan data di Indonesia berasal dari sektor administrasi pemerintahan.
Data ini menempatkan sektor pemerintahan di urutan teratas dalam daftar sumber kebocoran data, jauh melampaui sektor-sektor lain seperti energi dan sumber daya mineral (6%), transportasi (5%), serta teknologi dan informasi (3%).
Pada acara Safety Day 2023 yang diadakan di Jakarta, Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menekankan pentingnya keamanan siber di era digital saat ini.
"Kami di BSSN memiliki tugas untuk mendeteksi dan mengatasi potensi insiden siber. Tantangan ini semakin besar seiring dengan transisi banyak layanan administrasi ke sistem elektronik," kata Ariandi.
Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan keamanan data menjadi semakin krusial. Seperti yang diungkapkan oleh Ariandi, "Sumber daya manusia harus terus menerus diperbarui dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menerapkan praktik keamanan siber yang baik."
Tak hanya Ariandi, sosok lain dalam industri keamanan siber pun turut angkat bicara. Seto Wijaya, CEO dari Fourtrezz, perusahaan keamanan siber yang berbasis di Yogyakarta, menyatakan keprihatinannya terhadap temuan ini.
"Kebocoran data bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu atau dua entitas, tetapi seluruh masyarakat. Di Fourtrezz, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan menyediakan layanan keamanan siber yang inovatif," kata Seto.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, BSSN telah melakukan berbagai inisiatif, mulai dari kerja sama empat arah dengan lembaga penyelenggara negara, badan usaha, swasta, akademisi, hingga masyarakat. Penguatan keamanan siber ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data di masa depan.
Selain itu, BSSN juga berkoordinasi dengan Polri untuk menindak pelaku kebocoran data. "Kami bekerja sama dengan Polri untuk menindak setiap dugaan pelanggaran data kriminal di dunia siber. Ini adalah salah satu langkah awal kami untuk meminimalisir risiko dan memperkuat sistem keamanan digital kita," tambah Ariandi.
Dengan semakin meningkatnya serangan siber, kerja sama dan inovasi antar sektor menjadi kunci. "BSSN tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk industri dan komunitas akademisi, untuk memastikan keamanan siber nasional," pungkas Ariandi.
